Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketimbang Sinovac, Anggota DPR Ingin Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Covid-19 Dalam Negeri

Kompas.com - 26/07/2020, 15:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan produksi vaksin Covid-19 di Indonesia ketimbang melakukan uji klinis vaksin asal China yang dikembangkan Sinovac.

Pasalnya, menurut Saleh, pemerintah sebelumnya sudah menyampaikan bahwa produksi vaksin Covid-19 dalam negeri bakal selesai Januari 2021.

Dibandingkan dengan vaksin buatan Sinovac yang baru diuji coba Agustus mendatang, diperkirakan rilis vaksin Indonesia dan Sinovac jatuh pada waktu yang hampir bersamaan.

Baca juga: Indonesia Diperkirakan Butuh Rp25 Triliun-30 Triliun untuk Vaksin Covid-19

"Saya sebetulnya lebih concern bagaimana supaya produk vaksin Indonesia yang katanya sedang diproduksi dan diujicobakan oleh banyak lembaga itu yang diutamakan," kata Saleh dalam sebuah diskusi online yang digelar Minggu (26/7/2020).

"Kenapa harus ambil dari sana (China) kan kita juga nanti tinggal lima bulan ke depan itu sudah mau jadi (vaksin asal Indonesia), kan bulan Januari mau dirilis," tuturnya.

Saleh mengatakan, kabar perihal vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan di Indonesia dan bakal rilis Januari 2021 itu sempat disampaikan Menteri Riset dan Teknologi serta Menteri Kesehatan dalam rapat bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.

Baca juga: UPDATE: Total Ada 98.778 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.492

Oleh karenanya, hal itu perlu didorong agar Indonesia tak tertinggal dengan negara-negara tetangga perihal vaksin Covid-19.

"Jangan sampai misalnya karena aspek ini justru kita malah ketinggalan dari negara-negara lain dari bidang ini sementara kita sendiri sudah melakukan penelitian," ucap Saleh.

Saleh pun khawatir, uji klinis vaksin Sinovac hanya dijadikan bisnis antara pemerintah Indonesia dengan China.

Sebab, uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan business to business (B2B), bukan government to government (G2G).

Baca juga: Berhenti Anggap Covid-19 Teori Konspirasi Atau Hoaks dan Petugas Kesehatan Bohongi Masyarakat


Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, kata dia, uji klinis vaksin Covid-19 bisa menjadi bisnis besar.

"Persoalannya ini apakah business to business ini yang tadi concern saya itu adalah didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau tidak," kata Saleh.

"Karena ini kan Covid ini kan musuh bersama musuh kemanusiaan itu yang harus ditekankan bukan uangnya, ini bukan persoalan uang," ujar politisi PAN ini.

Baca juga: Anggota DPR Khawatir Vaksin Sinovac Dijadikan Bisnis Pemerintah Indonesia dan China

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan segera menggelar uji klinis tahap 3 vaksin Covid-19 asal China, yang dikembangkan Sinovac.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima 2.400 vaksin. Uji coba dilalukan pemerintah yang bekerja sama dengan PT Bio Farma.

"Rencana kita awal Agustus kalau lancar itu sudah bisa dilakukan uji klinis tahap 3," kata Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (26/7/2020).

Baca juga: Mengenal Bio Farma, Perusahaan Farmasi Penguji Vaksin Covid-19

Bambang mengatakan, vaksin tersebut tidak langsung digunakan setibanya di Indonesia karena harus dikarantina lebih dulu.

Menurut dia, sebanyak 2.400 vaksin tersebut bakal diperuntukkan bagi 1.620 sukarelawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com