DPR Dorong Pemerintah Subsidi Pembelian Smartphone untuk Orangtua Siswa Tak Mampu

Kompas.com - 26/07/2020, 14:57 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi kepada orangtua siswa yang tak mampu membeli smartphone untuk kegiatan belajar online anak mereka.

Hal ini disampaikan Dasco berkaca dari kasus yang dialami siswa SMP di Rembang, Jawa Tengah, bernama Dimas Ibnu Alias.

Dasco merasa miris dan geram lantaran Dimas terpaksa datang ke sekolah untuk belajar sendirian karena tak punya smartphone di situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Cerita Dimas, ke Sekolah Sendirian karena Tak Mampu Beli Smartphone untuk Belajar Online

"Banyak Dimas-Dimas lain di luar sana yang tidak terekspos media, yang punya keinginan belajar tapi orangtuanya tidak mampu membeli smartphone dan kuota," kata Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/7/2020).

"Maka, khusus untuk orangtua yang tidak mampu, pemerintah bisa mensubsidi dari dana pendidikan," imbuhnya.

Menurut Dasco, saat ini sudah banyak smartphone yang dijual dengan harga murah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pelajar di Bulukumba Harus Daki Bukit dan Seberangi Sungai demi Bisa Belajar Online

Misalnya, dengan harga smartphone Rp 1 juta, pemerintah bisa mensubsidi orangtua siswa sebesar 50 persen untuk pembelian ponsel tersebut. Sisanya, 50 persen dicicil oleh orangtua selama 1 hingga 2 tahun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Di samping itu, pemerintah juga didorong membuat jaringan internet khusus bagi para siswa. Dalam jaringan internet itu, setiap siswa diberi ID khusus untuk log in (masuk) ke aplikasi belajar online.

Internet pun dirancang hanya untuk terkoneksi ke aplikasi tersebut.

Dengan demikian, orangtua tidak harus membeli kuota, tapi proses belajar mengajar tetap bisa terlaksana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X