Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Setiap Helaan Napas Politik Luar Negeri Indonesia Ada Palestina

Kompas.com - 26/07/2020, 12:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan dukungan Indonesia terhadap perjuangan masyarakat Palestina dalam menghadapi upaya pendudukan Israel tidak akan pernah berhenti.

Menurut dia, Indonesia memiliki alasan kuat dalam memberikan dukungan tersebut, yaitu sesuai dengan amanat UUD 1945.

Dalam alinea pertama UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there," kata Retno seperti dilansir dari Antara, Minggu (26/7/2020).

Baca juga: Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Dalam mendukung kemerdekaan tersebut, ia menambahkan, diperlukan dukungan yang luas dari masyarakat internasional. Sebab, saat ini Palestina tengah dihadapkan pada dua tantangan yang berat.

Pertama, tawaran Amerika Serikat melalui Kesepakatan Abad Ini. Kedua, rencana Israel untuk menganeksasi wilayah Tepi Barat pada 1 Juli 2020.

Indonesia, imbuh Retno, mengecam kedua langkah tersebut karena bertentangan dengan hukum internasional.

Selain itu, langkah tersebut juga semakin menjauhkan upaya perdamaian yang berdasarkan 'solusi dua negara' atau two-state solution.

Baca juga: Palestina Dihapus dari Google Maps Juga Terjadi pada 2016

Rupayanya, upaya penggalangan dukungan yang dilakukan Indonesia pun disambut baik. Sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Jepang, Rusia, Tunisia, Vietnam, Mesir, Yordania, Irlandia, Prancis, serta Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal OKI, mendukung langkah Indonesia dalam mencegah dan menolak aneksasi.

Hingga tanggal yang ditetapkan, 1 Juli 2020, Israel urung menjalankan rencana pencaplokan yang menargetkan 30 persen wilayah Tepi Barat. 

Ini sesuai dengan perjanjian damai yang diusulkan Presiden AS Donald Trump dalam Kesepakatan Abad Ini.

Baca juga: Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Sejumlah hal yang melatarbelakangi penundaan adalah sikap AS yang terkesan 'lepas tangan' terhadap rencana aneksasi serta munculnya pandemi Covid-19 yang memukul dunia, tidak terkecuali Israel.

"Saya yakin penundaan ini terjadi karena adanya pressure internasional terhadap Israel. Oleh karena itu, dunia harus bersatu untuk mewujudkan konsep two-state solution," kata Retno.

Kendati rencana aneksasi itu gagal, ia mengatakan, secara de facto Palestina telah terjajah. Hal itu terlihat dari dibangunnya pemukiman-pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat.

Baca juga: Israel Lega Investigasi Kejahatannya di Palestina Ditunda

Oleh karena itu, Retno menambahkan, tidak ada cara lain agar aneksasi yang telah direncanakan Israel tak hanya ditunda, tetapi dibatalkan.

"Opsinya hanya satu, yaitu terus menunjukkan kesatuan untuk menunjukkan penolakan secara kolektif," ujarnya.

"Yang diperlukan saat ini adalah kemauan politis masyarakat internasional untuk menjalankan semua resolusi PBB dan parameter internasional secara konsisten. Ini yang akan Indonesia terus lakukan ke depan bersama masyarakat internasional," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com