Samad Sebut Kasus Novel Tak Bakal Selesai jika Presiden Tak Turun Tangan

Kompas.com - 24/07/2020, 18:01 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat menggelar aksi di DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (30/6/2020). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut keadilan untuk kasus Novel Baswedan serta menyuarakan besarnya biaya pendidikan yang dinilai semakin memberatkan pelajar dan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc. ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANGSejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat menggelar aksi di DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (30/6/2020). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut keadilan untuk kasus Novel Baswedan serta menyuarakan besarnya biaya pendidikan yang dinilai semakin memberatkan pelajar dan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mendorong Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen.

Samad berpendapat, kasus penyiraman air keras terhadap Novel tidak akan sepenuhnya tuntas dan menemukan keadilan jika Presiden tidak turun tangan.

"Kasus ini tidak pernah selesai, atau kasus ini tidak pernah berujung pada keadilan, kalau reizm ini, atau pemerintah ini, atau presiden ini tidak turun tangan," kata Samad dalam sebuah diskusi, Jumat (24/7/2020).

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/5/2019). Salah satu yang ikut datang adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad.KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/5/2019). Salah satu yang ikut datang adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Menurut Samad, TGPF nantinya dapat mengulangi proses hukum yang selama ini dianggap janggal mulai dari penyelidikannya hingga nanti kembali dibawa ke pengadilan.

Baca juga: Soal Kasus Novel Baswedan, Polri: Kalau Sudah Vonis, Berarti Selesai

Samad menilai proses hukum dalam kasus Novel yang sudah berjalan saat ini hingga dua orang terdakwa penyerang Novel telah divonis tidak mencerminkan keadilan.

Ia pun pesimistis bila upaya-upaya hukum lanjutan dengan mengajukan banding atau kasasi dalam perkara tersebut akan membuahkan hasil.

"Saya bisa pastikan, kalau kita berharap pada hal yang sifatnya formalistik legalistik, banding, kasasi, di sana kita harap ada putusan yang sesuai dengan harapan, saya pastikan itu tidak kita temukan," ujar Samad.

Dibentuknya TGPF independen, lanjut Samad, sekaligus dapat membuktikan komitmen Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi dan perlindungan bagi para penegak hukum.

"Karena dampak paling berbahaya kalau kasus ini dibiarkan begitu saja, akan ada menyusul Novel- novel Baswedan yang lain mengalaminya," kata Samad.

Diberitakan, dua terdakwa penyerang Novel, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis masing-masing divonis dua tahun penjara dan 1 tahun 6 bulan penjara.

Baca juga: Polisi Didorong Ungkap Tuntas Kasus Penyiraman Novel Baswedan Setelah Vonis 2 Pelaku

Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut satu tahun penjara.

Adapun Novel disiram air keras pada 11 April 2017 lalu setelah menunaikan shalat subuh di Masjid Al Ihsan, tak jauh dari rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Akibat penyerangan tersebut, Novel mengalami luka pada matanya yang menyebabkan gangguan penglihatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X