Muhammadiyah, NU, PGRI Mundur, Kemendikbud Diminta Tunda Program Organisasi Penggerak

Kompas.com - 24/07/2020, 17:10 WIB
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap kebijakan program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) untuk ditata ulang.

Menurut Huda, Kemendikbud harus mencari skema terbaik agar program Organisasi Penggerak tidak menimbulkan polemik.

Sebab, organisasi besar dalam dunia pendidikan seperti PGRI, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah memutuskan mundur dari program ini.

"Saya kira tidak terlambat, dan tidak ada kata terlambat, sementara di-hold dulu pelaksanaan ini. Terkait dengan POP ini, di-hold dancarikan skema yang terbaik," kata Syaiful Huda, dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2020) sore.

Baca juga: Soal Dana Hibah Kemendikbud untuk Sampoerna dan Tanoto Foundation, Dede Yusuf: Tak Masuk Akal

Menurut Huda, penataan ulang yang perlu dilakukan oleh Kemendikbud adalah terkait pola rekrutmen.

Sebab, mundurnya lembaga seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI akibat seleksi pemilihan program Organisasi Penggerak yang dinilai tidak jelas.

"Karena itu saya kira opsinya yang pertama, kami minta untuk ke Mas Nadiem melakukan penataan ulang terkait dengan pola rekrutmen, kriteria, dan seterusnya terkait dengan Program Organisasi Penggerak," ucap politisi PKB ini.

Kemudian, kata dia, mundurnya organisasi besar yang concern terhadap pendidikan selama puluhan tahun menandakan ada masalah dalam kebijakan POP.

"PGRI yang juga mundur dari kepesertaan POP ini menandakan ada masalah," ucap Huda.

Baca juga: Muhammadiyah-NU Mundur dari Organisasi Penggerak, Kemendikbud Beri Respons

Oleh karena itu, Huda meminta kemendikbud dapat menyelesaikan polemik yang terjadi pada program Organisasi Penggerak.

Ia berharap organiasi pendidikan yang mundur untuk dapat dirangkul kembali.

"Ini harus dimulai dari iktikad baik Kemendikbud untuk merangkul merangkul pihak-pihak ini, merangkul pihak NU, Muhammadiyah, PGRI dan seterusnya itu." ujar Syaiful Huda

"Kita tetap ingin NU, Muhammadiyah, PGRI, tetap terlibat, semoga masih ada room untuk kompromi," tuturnya.

Baca juga: Komisi X Akan Panggil Nadiem, Tanya soal Sampoerna dan Tanoto Foundation Jadi Organisasi Penggerak

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 466.178 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 4 Desember: Total 466.178 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Satgas Sebut Libur Panjang Sebabkan Kasus Covid-19 Naik 50-100 Persen

Satgas Sebut Libur Panjang Sebabkan Kasus Covid-19 Naik 50-100 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

Nasional
62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

Nasional
Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Nasional
Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Nasional
KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Nasional
Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Nasional
Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X