Kemendagri: Yang Dilakukan DPRD Jember Sah-sah Saja...

Kompas.com - 23/07/2020, 23:08 WIB
Kapuspen Kemendagri Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/32020). KOMPAS.com/Dian Erika Kapuspen Kemendagri Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/32020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menghormati proses politik dan proses hukum yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Jember.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, keputusan DPRD Jember memakzulkan Bupati Jember Faida telah sesuai amanat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

"Yang dilakukan DPRD Jember kan sebenarnya sah-sah saja, sebagaimana amanat pasal 80 UU Pemda, tinggal kita hormati proses politik dan hukumnya," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Pakar Sebut Pemakzulan Bupati Jember Faida Sesuai Prosedur

Dalam Pasal 80 UU Pemda, diatur bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada Mendagri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota.

Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan serta tidak melaksanakan kewajiban.

"Tindakan DPRD Jember ini sebenarnya terkait dengan tindak lanjut fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Kemendagri juga sudah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi keputusan DPRD Kabupaten Jember sesuai aturan karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat," kata dia.

Sidang paripurna DPRD Jember dengan agenda hak menyatakan pendapat (HMP) yang dihadiri 45 orang anggota DPRD Jember, telah memutuskan sepakat untuk melakukan pemberhentian tetap Bupati Jember Faida pada 22 Juli.

Baca juga: Profil dan Perjalanan Karier Faida, Bupati Jember yang Dimakzulkan DPRD...

Keputusan sidang paripurna DPRD tersebut akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk uji materiil dan pemeriksaan bukti.

"Sekarang kita tinggal menunggu bersama apa putusan dari Mahkamah Agung terkait hal ini," lanjut Bahtiar.

Sebelumnya, DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Faida dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) yang digelar pada Rabu (22/7/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Nasional
Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X