Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/07/2020, 21:04 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, alasan Presiden Joko Widodo marah terhadap belanja pemerintah yang lambat di tengah pandemi Covid-19.

Basuki mengatakan, Presiden Jokowi geram karena satu-satunya cara untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan mengandalkan belanja pemerintah tersebut.

"Satu-satunya untuk membantu pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah. Jadi kalau Pak Presiden marah-marah belanja pemerintahnya lamban, hanya itu yang kita harapkan untuk pertumbuhan ekonomi," kata Basuki dalam diskusi secara virtual yang digelar PDI-P bertajuk 'Kebijakan Mengatasi Pengangguran', Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Airlangga Ingin Belanja APBN Rp 1.000 Triliun Terserap hingga Akhir 2020

Basuki mengatakan, Indonesia pada kuartal I tahun 2020 masih mampu menumbuhkan ekonomi sebanyak 2,97 persen.

Namun pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi turun menjadi minus 4,3 persen.

Oleh karenanya, ia mengatakan, pemerintah ingin pada kuartal III pertumbuhan ekonomi dapat didobrak dengan belanja pemerintah.

"Pada tahun 2020 kuartal pertama positif 2,97 persen, kuartal ini minus 4,3 persen. Kita ingin akhir tahun 2020 ini tidak minus, atau mengembalikan saja cukup, asal tidak minus," ujar dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, hanya belanja pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian di masa krisis seperti sekarang.

Baca juga: Selain Pemotongan, Jokowi Tambah Anggaran Kemenkes-Kemendikbud dan Belanja Pemerintah Pusat

Untuk itu, ia meminta para menterinya membelanjakan anggaran kementerian dengan cepat agar perekonomian masyarakat bisa hidup kembali.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7/2020) melalui video yang tayang di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (8/7/2020).

"Terus dalam situasi ekonomi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi. Enggak ada yang lain, kecuali belanja pemerintah. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede," kata Presiden Jokowi.

"Ini Kemendikbud, ada Rp 70,7 triliun. Kemensos Rp 104,4 triliun. Kemenhan Rp 117,9 triliun. Polri Rp 92,6 triliun," lanjut dia menyebut satu per satu kementerian dan lembaga dengan anggaran yang besar.

Jokowi pun meminta Kementerian dengan anggaran besar membuat standar operasional prosedur (SOP) pencairan anggaran yang sederhana.

Baca juga: Jokowi: Hanya Belanja Pemerintah yang Mampu Gerakkan Ekonomi Saat Ini

Dengan demikian, anggaran bisa segera dibelanjakan dan menggerakkan perekonomian masyarakat yang terhambat pandemi Covid-19.

"Oleh sebab itu, tadi di depan saya sudah minta, kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi," tutur Presiden Jokowi.

"Semua negara sekarang ini mengalami itu. Kerjanya cepet-cepetan. Ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti chanel dari chanel normal ke chanel krisis," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com