Basuki Ungkap Alasan Jokowi Marah soal Lambatnya Belanja Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, alasan Presiden Joko Widodo marah terhadap belanja pemerintah yang lambat di tengah pandemi Covid-19.

Basuki mengatakan, Presiden Jokowi geram karena satu-satunya cara untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan mengandalkan belanja pemerintah tersebut.

"Satu-satunya untuk membantu pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah. Jadi kalau Pak Presiden marah-marah belanja pemerintahnya lamban, hanya itu yang kita harapkan untuk pertumbuhan ekonomi," kata Basuki dalam diskusi secara virtual yang digelar PDI-P bertajuk 'Kebijakan Mengatasi Pengangguran', Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Airlangga Ingin Belanja APBN Rp 1.000 Triliun Terserap hingga Akhir 2020

Basuki mengatakan, Indonesia pada kuartal I tahun 2020 masih mampu menumbuhkan ekonomi sebanyak 2,97 persen.

Namun pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi turun menjadi minus 4,3 persen.

Oleh karenanya, ia mengatakan, pemerintah ingin pada kuartal III pertumbuhan ekonomi dapat didobrak dengan belanja pemerintah.

"Pada tahun 2020 kuartal pertama positif 2,97 persen, kuartal ini minus 4,3 persen. Kita ingin akhir tahun 2020 ini tidak minus, atau mengembalikan saja cukup, asal tidak minus," ujar dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, hanya belanja pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian di masa krisis seperti sekarang.

Baca juga: Selain Pemotongan, Jokowi Tambah Anggaran Kemenkes-Kemendikbud dan Belanja Pemerintah Pusat

Untuk itu, ia meminta para menterinya membelanjakan anggaran kementerian dengan cepat agar perekonomian masyarakat bisa hidup kembali.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7/2020) melalui video yang tayang di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (8/7/2020).

"Terus dalam situasi ekonomi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi. Enggak ada yang lain, kecuali belanja pemerintah. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede," kata Presiden Jokowi.

"Ini Kemendikbud, ada Rp 70,7 triliun. Kemensos Rp 104,4 triliun. Kemenhan Rp 117,9 triliun. Polri Rp 92,6 triliun," lanjut dia menyebut satu per satu kementerian dan lembaga dengan anggaran yang besar.

Jokowi pun meminta Kementerian dengan anggaran besar membuat standar operasional prosedur (SOP) pencairan anggaran yang sederhana.

Baca juga: Jokowi: Hanya Belanja Pemerintah yang Mampu Gerakkan Ekonomi Saat Ini

Dengan demikian, anggaran bisa segera dibelanjakan dan menggerakkan perekonomian masyarakat yang terhambat pandemi Covid-19.

"Oleh sebab itu, tadi di depan saya sudah minta, kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi," tutur Presiden Jokowi.

"Semua negara sekarang ini mengalami itu. Kerjanya cepet-cepetan. Ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti chanel dari chanel normal ke chanel krisis," lanjut dia.