Evi Novida Berharap Putusan PTUN Segera Dilaksanakan

Kompas.com - 23/07/2020, 20:47 WIB
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (26/2/2020). KPK memeriksa Evi Novida Ginting Manik   sebagai saksi  terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024  untuk tersangka Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp. *** Local Caption ***  RENO ESNIRKomisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (26/2/2020). KPK memeriksa Evi Novida Ginting Manik sebagai saksi terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 untuk tersangka Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik berharap amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta segera dilaksanakan pascagugatan atas keputusan presiden yang memberhentikan dirinya dari komisioner dikabulkan oleh PTUN.

"Ya benar, saya sudah menerima info amar putusan e-Court (salinan elektronik putusan). Alhamdulillah, semua gugatan dikabulkan oleh PTUN. Selanjutnya berharap bisa dilaksanakan amar putusan tersebut," kata Evi Novida Ginting Manik, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (23/7/2020).

Saat ini, Evi sedang menunggu salinan resmi dari keputusan PTUN dari perkara yang didaftarkan dengan Nomor Perkara: 82/G/2020/PTUN.JKT.

Baca juga: PTUN Kabulkan Gugatan Evi Novida, DKPP: Ke Depan Bergantung Presiden

"Saya menunggu salinan resminya putusan tersebut untuk dipelajari lebih lanjut," kata dia.

Sebelumnya, Evi Novida Ginting Manik mengajukan permohonan upaya administratif keberatan atas Keputusan Presiden Joko Widodo yang memberhentikannya dari jabatan Komisioner KPU.

"Memohon agar Presiden Republik Indonesia menerima dan mengabulkan permohonan upaya administratif keberatan. Bapak Presiden berkenan mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020," kata Evi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam permohonan itu, Evi juga berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden untuk mengembalikan jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022.

"Merehabilitasi nama baik saya seperti sedia kala," kata dia.

Keputusan Presiden No.34/P Tahun 2020 itu menurut dia merupakan tindak lanjut atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 pada 18 Maret 2020.

Baca juga: Dugaan Malaadministrasi Evi Novida, Ombudsman Kecewa DKPP Tak Kooperatif

"Putusan DKPP tersebut menurut saya terlihat jelas memiliki cacat hukum dan melampaui kewenangan. Beberapa poin dari putusan tersebut secara nyata atau terlihat jelas memiliki cacat hukum dan melampaui kewenangan," kata dia.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Bogor, Jokowi Targetkan Herd Immunity Tercapai Agustus

Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Bogor, Jokowi Targetkan Herd Immunity Tercapai Agustus

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Baru Covid-19 Setelah Hampir 4 Bulan

UPDATE: Rekor Kasus Baru Covid-19 Setelah Hampir 4 Bulan

Nasional
Buronan Adelin Lis Ditangkap di Singapura, Jaksa Agung Minta Segera Dibawa ke Jakarta

Buronan Adelin Lis Ditangkap di Singapura, Jaksa Agung Minta Segera Dibawa ke Jakarta

Nasional
Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura, Kejagung Bakal Jemput Langsung untuk Dibawa Pulang

Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura, Kejagung Bakal Jemput Langsung untuk Dibawa Pulang

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Dipercepat di Stasiun hingga Bandara

Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Dipercepat di Stasiun hingga Bandara

Nasional
Kamis Ini, Perwakilan Presiden Akan Beri Keterangan di Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Kamis Ini, Perwakilan Presiden Akan Beri Keterangan di Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Stasiun Bogor

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Stasiun Bogor

Nasional
Saat Terawan Racik Vaksin Nusantara di DPR

Saat Terawan Racik Vaksin Nusantara di DPR

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Fahri Hamzah dan Azis Syamsuddin di Sidang Edhy Prabowo | Polisi Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data Penduduk

[POPULER NASIONAL] Nama Fahri Hamzah dan Azis Syamsuddin di Sidang Edhy Prabowo | Polisi Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data Penduduk

Nasional
Satgas Covid-19 Ungkap Alasan Mengapa Warga Jangan Ragu Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ungkap Alasan Mengapa Warga Jangan Ragu Divaksinasi

Nasional
Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

Nasional
Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong: 'Waiting List' dan Aturan Terbaru

Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong: "Waiting List" dan Aturan Terbaru

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir, Masker Tak Pengaruhi Asupan Oksigen

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir, Masker Tak Pengaruhi Asupan Oksigen

Nasional
Komnas HAM: Belum Ada Konfirmasi Pimpinan KPK Akan Penuhi Panggilan Kamis Ini

Komnas HAM: Belum Ada Konfirmasi Pimpinan KPK Akan Penuhi Panggilan Kamis Ini

Nasional
Satgas Covid-19: Lapor ke Puskesmas jika Kontak Erat dengan Pasien Positif

Satgas Covid-19: Lapor ke Puskesmas jika Kontak Erat dengan Pasien Positif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X