Di Sidang MK, Pemohon Sebut UU Minerba sebagai Pesanan Korporasi Besar

Kompas.com - 23/07/2020, 20:16 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( UU Minerba), Kamis (23/7/2020).

Ada tiga perkara yang disidangkan secara bersama-sama, salah satunya perkara yang dimohonkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dan kawan-kawan.

Dalam perkara ini pemohon mengajukan gugatan secara formil. Ada sejumlah aspek yang dipersoalkan, salah satunya mengenai pembentukan RUU yang begitu kilat dan tak melibatkan partisipasi publik.

Baca juga: Dinilai Rugikan Pemprov Babel, Erzaldi Rosman Minta UU Minerba Dikaji Lagi

"Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan," kata salah seorang Kuasa Hukum pemohon, Wahyu nugroho, dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran YouTube MK RI, Kamis.

"Dengan materi yang sangat banyak terdiri dari 938 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan lebih dari 80 persen materi perubahan, namun hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun stakeholder," tuturnya.

Menurut pemohon, RUU Minerba dibahas dan disahkan dalam waktu yang tidak tepat. Pembahasan dan pengesahan RUU ini berlangsung ketika pandemi Covid-19.

Selama pandemi, publik terhalang menyampaikan aspirasinya karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengharuskan masyarakat tetap tinggal di rumah untuk menghindari penularan virus.

Baca juga: UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

Momen itulah yang justru dimanfaatkan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut.

Lantaran seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU diterabas, pemohon curiga RUU ini merupakan RUU yang "dipesan" dari korporasi besar.

"Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan kilat dan tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan kedaulatan rakyat disinyalir dan terindikasi sangat kuat karena RUU Minerba ini merupakan RUU pesanan korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya," ucap Wahyu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

Nasional
Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X