Di Sidang MK, Pemohon Sebut UU Minerba sebagai Pesanan Korporasi Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Kamis (23/7/2020).

Ada tiga perkara yang disidangkan secara bersama-sama, salah satunya perkara yang dimohonkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dan kawan-kawan.

Dalam perkara ini pemohon mengajukan gugatan secara formil. Ada sejumlah aspek yang dipersoalkan, salah satunya mengenai pembentukan RUU yang begitu kilat dan tak melibatkan partisipasi publik.

Baca juga: Dinilai Rugikan Pemprov Babel, Erzaldi Rosman Minta UU Minerba Dikaji Lagi

"Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan," kata salah seorang Kuasa Hukum pemohon, Wahyu nugroho, dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran YouTube MK RI, Kamis.

"Dengan materi yang sangat banyak terdiri dari 938 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan lebih dari 80 persen materi perubahan, namun hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun stakeholder," tuturnya.

Menurut pemohon, RUU Minerba dibahas dan disahkan dalam waktu yang tidak tepat. Pembahasan dan pengesahan RUU ini berlangsung ketika pandemi Covid-19.

Selama pandemi, publik terhalang menyampaikan aspirasinya karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengharuskan masyarakat tetap tinggal di rumah untuk menghindari penularan virus.

Baca juga: UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

Momen itulah yang justru dimanfaatkan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut.

Lantaran seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU diterabas, pemohon curiga RUU ini merupakan RUU yang "dipesan" dari korporasi besar.

"Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan kilat dan tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan kedaulatan rakyat disinyalir dan terindikasi sangat kuat karena RUU Minerba ini merupakan RUU pesanan korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya," ucap Wahyu.