PDI-P Fokus Berkoalisi dengan Parpol Koalisi Pemerintah di Pilkada

Kompas.com - 23/07/2020, 19:37 WIB
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIKetua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyebut partainya akan fokus untuk bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah pada Pilkada 2020.

"Kami akan konsentrasi untuk lebih baik bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah," kata Djarot dalam diskusi virtual berjudul 'Proses Kandidasi di Pilkada 2020: Ruang Gelap yang Penuh Misteri', Kamis (23/7/2020).

"Kenapa? Karena Pak Jokowi sebagai Presiden itu adalah kader PDI-P bersama-sama koalisi Pak Ma'ruf Amin. Maka wajib hukumnya kita mendukung beliau sampai selesai dengan baik melaksanakan tugas dan memberikan legacy untuk bangsa dan negara," lanjut dia.

Baca juga: Pengurus PAN Temui Jokowi, Bahas Koalisi?

Djarot mengatakan, dirinya banyak mendapat masukan dari rekan-rekannya untuk tak berkoalisi dengan partai di luar pemerintah pada pilkada, misalnya Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan Partai Demokrat.

Djarot pun mengakui bahwa pada faktanya sulit untuk bekerja sama dengan kedua partai tersebut.

"Fakta di lapangan secara kategorisasi memang sulit untuk bisa bekerja sama di dalam lapangan," ucap dia.

Djarot mengungkap, di sejumlah daerah kader PDI-P berhubungan sangat dekat dan bisa bekerja sama dengan baik.

Hal itu menandakan bahwa gap pemahaman ideologi antar partai dapat tertasi.

Namun, kata dia, hal itu tidak terjadi di banyak daerah.

"Tergantung dari masing-masing daerah," ucap dia.

Baca juga: Charta Politika: Elektabilitas PDI-P 20,5 Persen, Gerindra 14,2 Persen

Meski begitu, Djarot menyebut hal itu tak menjadi masalah. Berbeda pilihan politik, kata dia, bukan berarti harus bermusuhan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku, banyak berteman dengan kader PKS maupun Demokrat yang sejatinya merupakan partai oposisi.

"Meskipun saya pernah statement bahwa kita sulit bekerja sama dengan PKS maupun Partai Demokrat, tapi sebagai warga negara, sebagai teman, banyak teman-teman saya di PKS dan di Partai Demokrat ya tidak ada masalah," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X