Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Fokus Berkoalisi dengan Parpol Koalisi Pemerintah di Pilkada

Kompas.com - 23/07/2020, 19:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyebut partainya akan fokus untuk bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah pada Pilkada 2020.

"Kami akan konsentrasi untuk lebih baik bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah," kata Djarot dalam diskusi virtual berjudul 'Proses Kandidasi di Pilkada 2020: Ruang Gelap yang Penuh Misteri', Kamis (23/7/2020).

"Kenapa? Karena Pak Jokowi sebagai Presiden itu adalah kader PDI-P bersama-sama koalisi Pak Ma'ruf Amin. Maka wajib hukumnya kita mendukung beliau sampai selesai dengan baik melaksanakan tugas dan memberikan legacy untuk bangsa dan negara," lanjut dia.

Baca juga: Pengurus PAN Temui Jokowi, Bahas Koalisi?

Djarot mengatakan, dirinya banyak mendapat masukan dari rekan-rekannya untuk tak berkoalisi dengan partai di luar pemerintah pada pilkada, misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Djarot pun mengakui bahwa pada faktanya sulit untuk bekerja sama dengan kedua partai tersebut.

"Fakta di lapangan secara kategorisasi memang sulit untuk bisa bekerja sama di dalam lapangan," ucap dia.

Djarot mengungkap, di sejumlah daerah kader PDI-P berhubungan sangat dekat dan bisa bekerja sama dengan baik.

Hal itu menandakan bahwa gap pemahaman ideologi antar partai dapat tertasi.

Namun, kata dia, hal itu tidak terjadi di banyak daerah.

"Tergantung dari masing-masing daerah," ucap dia.

Baca juga: Charta Politika: Elektabilitas PDI-P 20,5 Persen, Gerindra 14,2 Persen

Meski begitu, Djarot menyebut hal itu tak menjadi masalah. Berbeda pilihan politik, kata dia, bukan berarti harus bermusuhan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku, banyak berteman dengan kader PKS maupun Demokrat yang sejatinya merupakan partai oposisi.

"Meskipun saya pernah statement bahwa kita sulit bekerja sama dengan PKS maupun Partai Demokrat, tapi sebagai warga negara, sebagai teman, banyak teman-teman saya di PKS dan di Partai Demokrat ya tidak ada masalah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com