Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bono Budi Priambodo
Pengajar Fakultas Hukum UI

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Peneliti doktoral bidang antropologi hukum di Universitas Amsterdam.

Wabah Covid-19 dan Masa Depan Indonesia

Kompas.com - 23/07/2020, 17:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sistem politik yang mengutamakan partisipasi rakyat sebesar-besarnya, menjadikannya satu-satunya ukuran kebenaran, jelas menyimpang dari kodrat manusia.

Situasi krisis mengharuskan orang bertindak cepat, tepat dan berorientasi masa depan. Sistem politik demokrasi tidak cocok untuk situasi sedemikian, apalagi demokrasi yang membusuk menjadi oligarki, di mana orang-orang kaya memperkaya diri sendiri seraya bersembunyi di balik pencitraan populis tokoh-tokoh politik.

Demokrasi busuk adalah parasit yang hidup dari dukungan semu rakyat yang membabi-buta tanpa pengetahuan, bahkan seringkali atas kebohongan yang nyata.

Ukuran utamanya bukan keterwakilan (representativeness) melainkan keterpilihan (electability). Bukan masalah jika politisi sama sekali tidak peduli aspirasi rakyat sepanjang ia populer.

Dengan sistem politik ini, jangankan berharap para pengambil keputusan memutus secara cepat, tepat dan berorientasi masa depan, sedangkan memutus setulusnya berdasarkan kepentingan bersama saja mustahil.

Rakyat dibiarkan cari selamat sendiri-sendiri sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang-orang kaya terus memperkaya diri sendiri.

Sebagaimana kenyataan adanya orang kaya dan miskin, tidak semua orang memiliki kemampuan berpikir cepat, tepat dan berorientasi masa depan.

Orang-orang seperti inilah yang seharusnya diberi kepercayaan untuk mengurus kepentingan umum, seperti menuntun seluruh rakyat agar sesegera mungkin keluar dari krisis.

Para pendiri negara Indonesia menamainya orang-orang yang ber-"hikmat kebijaksanaan."

Merekalah yang seharusnya memimpin rakyat, bermusyawarah menentukan arah terbaik, agar selamat melampaui krisis Covid-19, krisis iklim, atau apa pun yang menghadang, agar selamat mencapai masa depan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wallahu a'lam bish-shawwab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com