Kompas.com - 23/07/2020, 16:52 WIB
Seorang warga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan cinderamata kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reinhard Silitonga saat pemberian remisi untuk anak dalam rangka Hari Anak Nasional di LPKA Kelas II Bandung, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/7/2020). Sebanyak 857 anak di LPKA Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia mendapatkan remisi dalam rangka Hari Anak Nasional. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISISeorang warga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan cinderamata kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reinhard Silitonga saat pemberian remisi untuk anak dalam rangka Hari Anak Nasional di LPKA Kelas II Bandung, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/7/2020). Sebanyak 857 anak di LPKA Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia mendapatkan remisi dalam rangka Hari Anak Nasional. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 857 anak dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada Kamis (23/7/2020) hari ini.

Selain menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Remisi Anak Nasional, Dirjen Pemasyarakatan Reynhard Silitonga juga memberikan penguatan program Sekolah Mandiri Merdeka Belajar bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

"Ini merupakan wujud nyata Ditjen PAS dalam mengedepankan kepentingan masa depan anak, mengurangi beban psikologis, serta mempercepat proses integrasi Anak dalam menjalani masa pidana," kata Reynhard dalam siaran pers, Kamis.

Baca juga: Hari Anak Nasional 2020, Menteri PPPA Minta Seluruh Anak Manfaatkan Waktu di Rumah dengan Kreatif

Reynhard menuturkan, sebanyak 838 anak mendapat RAN I atau pengurangan sebagian sedangkan 19 anak mendapatkan RAN II atau langsung bebas.

Sementara itu, proram Sekolah Mandiri bagi 33 LPKA merupakan bagian pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan bagi anak selama menjalani proses peradilan pidana.

"Program Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan harus ditangani secara khusus karena status Anak secara hukum berakibat pada perampasan kemerdekaan secara fisik," ujar Reynhard.

Baca juga: Hari Anak Nasional 2020, ICJR Sebut Sistem Peradilan Anak Masih Belum Jadi Prioritas

Adapun materi Sekolah Mandiri Merdeka Belajar itu meliputi kelas keagamaan, olahraga, seni, ketahanan pangan, teknologi dan informasi, desain grafis dan advertising, otomotif, tata rias, tata boga, tata busana, teknik elektro dan pertukangan.

Reynhard berharap, program Sekolah Mandiri itu akan memastikan anak mandiri dan terampil dalam suatu bidang sesuai minat bakatnya sehingga tenang dalam menjalani masa pidana.

"Serta memberikan mereka kepercayaan diri yang kuat saat kembali ke tengah keluarga dan masyarakat sehingga tidak mengulangi kesalahannya," kata Reynhard.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X