Istana Yakin Pilkada 2020 Jadi Peluang Pulihkan Ekonomi Nasional

Kompas.com - 23/07/2020, 15:25 WIB
Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rachman meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya untuk periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKomisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rachman meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya untuk periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menilai, gelaran pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 yang akan digelar Desember mendatang bisa berdampak positif pada pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, pilkada serentak itu akan digelar di 270 daerah serta diikuti sekitar 106 juta pemilih.

Akan banyak lapangan kerja yang tercipta melalui gelaran pesta demokrasi di daerah ini.

"Penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan melibatkan 3,5 juta orang untuk enam bulan," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Kesulitan Bawaslu Buktikan Mahar Politik di Tengah Pilkada

Selain terciptanya lapangan kerja, uang yang beredar di masyarakat juga akan jauh lebih banyak selama pilkada.

Fadjroel menyebut, ada anggaran Rp 20 triliun untuk belanja modal/barang.

Anggaran itu berasal dari APBD senilai Rp 15 triliun, serta tambahan Rp 5,1 triliun dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kemendagri telah menyetujui penambahan anggaran untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020 senilai Rp 5,1 triliun untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara pemilu dan pemegang hak suara," kata Fadjroel.

Baca juga: Ketua KPU: Pemilih Tak Perlu Rapid Test Saat Pencoblosan Pilkada

Fadjroel sekaligus meyakini bahwa pilkada serentak 2020 tak akan memperparah penyebaran virus corona Covid-19.

Sebab, aturan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar WHO akan diterapkan. Di sisi lain, masyarakat dan petugas pemilu diharapkan disiplin dalam menjalani protokol kesehatan.

"Pelaksanaan Pilkada dalam tahapan adaptasi kebiasaan baru merupakan peluang emas untuk mensinergikan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Fadjroel.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X