Kompas.com - 23/07/2020, 14:56 WIB
Logo Bareskrim KOMPAS.com/Devina HalimLogo Bareskrim
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

SPDP dengan nomor B/106.4a/VII/2020/Ditipidum tertanggal 20 Juli 2020 tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung.

SPDP ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo.

Baca juga: Kasus Prasetijo Hanya Puncak Gunung Es, Polri Dituntut Transparan Memprosesnya

Dalam SPDP tersebut, Prasetijo diduga melanggar Pasal 263 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 KUHP.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, 426 KUHP dan/atau 221 KUHP," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan melalui keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

"Yang diduga dilakukan oleh terlapor BJP PU dan kawan-kawan, yang terjadi pada 1 Juni hingga 19 Juni 2020 di Jakarta dan Pontianak," tuturnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal 263 KUHP menyebutkan ketentuan soal pemalsuan surat atau dokumen.

Lalu, Pasal 426 KUHP terkait pejabat yang dengan sengaja membiarkan atau melepaskan atau memberi pertolongan orang yang melakukan kejahatan.

Baca juga: Brigjen Prasetijo Dirawat di Rumah Sakit, Pemeriksaan Terhambat

Sementara, Pasal 221 KUHP terkait menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan.

Ramadhan menuturkan, SPDP tersebut merujuk Laporan Polisi (LP) nomor LP/A/397/VII/2020/Bareskrim tertanggal 20 Juli 2020 serta Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sp.Sidik/854.2a/VII/Ditipudum tertanggal 20 Juli 2020.

Polisi belum menetapkan dalam tersangka dalam kasus ini.

Karut-marut pelarian Djoko Tjandra yang menyeret Polri berawal dari surat jalan untuk buronan tersebut yang diterbitkan oleh Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan.

Baca juga: Kasus Indisipliner, Brigjen Prasetijo Segera Disidang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Nasional
Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Nasional
Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Nasional
Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Nasional
Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Nasional
Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Nasional
Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Nasional
Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
5 Minggu Pasca-liburan Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

5 Minggu Pasca-liburan Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

Nasional
IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Nasional
MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Nasional
Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X