Hari Anak Nasional 2020, ICJR Sebut Sistem Peradilan Anak Masih Belum Jadi Prioritas

Kompas.com - 23/07/2020, 14:17 WIB
Salah satu mural buatan anak-anak binaan LPKA Klas 1 Kota Tangerang di tembok Aula LPKA Klas 1 Kota Tangerang, Kamis (21/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSalah satu mural buatan anak-anak binaan LPKA Klas 1 Kota Tangerang di tembok Aula LPKA Klas 1 Kota Tangerang, Kamis (21/11/2019)
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) Genoveva Alicia KS Maya mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional 2020 seharusnya dapat diperingati oleh seluruh anak, tak terkecuali mereka yang tengah terlibat dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA).

Namun, menurut dia, meski kini sudah ada UU SPPA yang memiliki regulasi yang lebih baik dibandingkan dengan UU Pengadilan Anak, penerapan SPPA justru masih belum menjadi prioritas.

"Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (SPP) selama ini cenderung dijadikan kelas kedua, padahal buruknya situasi SPP di Indonesia seharusnya menjadi tanda waspada untuk lebih memperhatikan kondisi anak," kata Genoveva dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Berdasarkan riset evaluasi implementasi UU SPPA selama 2018, terdapat beberapa hak anak yang telah dijamin UU namun belum terpenuhi dengan baik. Misalnya, hak untuk dapat dijauhkan dari penahanan dan pemenjaraan.

Riset menunjukkan, 93,75 persen anak tetap dikenakan penahanan. Tak hanya itu, bahkan ada temuan mereka ditahan melebihi batas waktu yang diizinkan di dalam UU SPPA.

"Sedangkan pemenjaraan setidaknya dikenakan pada 86 persen anak di tingkat pertama. Setidaknya, 80 persen Penuntut Umum dalam tuntutannya, menuntut anak dengan pidana penjara," kata dia.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Berdayakan Guru BK Dukung Psikologis Siswa Saat PJJ


Di sisi lain, ICJR juga mengapresiasi adanya tren penurunan pidana penjara setelah UU SPPA berlaku.

Saat ini jumlah anak yang ditahan di dalam rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan mencapai 1.397 orang per Juni 2020. Jumlah ini belum termasuk mereka yang dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

"Angka ini, masih cukup tinggi melihat jenis tindak pidana yang dilkukan oleh anak, beberapa adalah victimless crime atau anak juga adalah korban," ujarnya.

Genoveva menambahkan, aparat penegak hukum perlu memahami bahwa menempatkan anak di sel dapat memberikan kerentanan tersendiri bagi mereka.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X