Kompas.com - 22/07/2020, 20:11 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 11 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, 11 anggota DPRD Sumut itu ditahan selama 20 hari ke depan mulai Rabu (22/7/2020) hari ini hingga 10 Agustus 2020.

"Setelah melakukan proses penyidikan, KPK menahan 11 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019," Hufron dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Rabu.

Nama-nama tersangka yang ditahan mulai hari ini adalah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, dan Ida Budiningsih.

Baca juga: Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Dua Mantan Anggota DPRD Sumut

Kemudian, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaludin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.

Ghufron menuturkan, Sudirman, Ramli, Syamsul, Irwansyah, Megalia, dan Ida akan ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, Robert, Layani, Japorman, Jamaluddin, dan Rahmad akan ditahan di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Mereka ditahan usai diperiksa oleh penyidik. Para tersangka itu yang sudah mengenakan rompi tahanan oranye itu pun turut dihadirkan dalam konferensi pers.

"Terhadap para Tersangka yang hari ini tidak memenuhi panggilan KPK, kami ingatkan agar segera memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka," kata Ghufron.

Tiga nama tersangka yang tidak memenuhi panggilan KPK adalah Nurhasanah, Ahmad Hosein Hutagalung, dan Mulyani.

Baca juga: Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Sebelumnya, KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara ketika itu, Gatot Pujo Nugroho.

"Bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee berupa uang dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumatera Utara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2020).

Ali mengatakan, suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait empat hal.

Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Baca juga: KPK Panggil 14 Anggota DPRD Sumut 2009-2014 sebagai Tersangka

Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Adapun sebelum menetapkan 14 anggota DPRD Sumut tersebut, KPK juga telah menetapkan 50 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.