DSN-MUI Rumuskan Fatwa Baru, Wapres Harap Jadi Pedoman Lembaga Keuangan Konvensional Berubah ke Syariah

Kompas.com - 22/07/2020, 18:30 WIB
K.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) DOK/WapresRIK.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan fatwa terbaru Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) dapat menjadi pedoman lembaga keuangan konvensional untuk berubah menjadi syariah.

Penyusunan fatwa tentang perubahan aset dan liabilitas dari bank konvensional menjadi bank syariah dimulai dengan gelaran rapat pleno DSN-MUI yang dibuka langsung oleh Ma'ruf melalui telekonferensi, Rabu (22/7/2020).

"Dengan hadirnya fatwa ini diharapkan dapat menjadi panduan dan pedoman bagi lembaga keuangan konvensional untuk berubah menjadi lembaga keuangan syariah," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Lembaga Keuangan Ultramikro Syariah Bisa Didirikan di Masjid

Ma'ruf mengatakan, disusunnya fatwa tersebut juga menjadi salah satu bentuk implementasi atas prinsip-prinsip yang dianut DSN-MUI dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Antara lain dinamis dan moderat.

Ma'ruf Amin juga mengapresiasi langkah DSN-MUI yang tetap menjalankan tugasnya di tengah pandemi Covid-19.

Terutama, untuk merumuskan fatwa yang akan menjadi panduan para pemangku ekonomi syariah, baik regulator maupun prkatisi.

"Dengan adanya panduan itu, kami harapkan fungsi MUI dan DSN dalam rangka memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat semakin kuat dalam rangka himayatul ummah, menjaga umat, amil muamalah ghairi syariah," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Pelaku Asuransi Syariah Jaga Kesesuaian Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Rapat pleno tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama sekaligus Ketua Umum MUI Zainut Tauhid, Sekretaris Jenderal MUI sekaligus Sekretaris DSN Anwar Abbas, dan beberapa tokoh DSN-MUI lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X