Kompas.com - 22/07/2020, 15:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tak menerima permohonan pengujian Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api yang dimohonkan Kivlan Zen.

Majelis Hakim menyebut permohonan gugatan Kivlan kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran YouTube MK RI, Rabu (22/7/2020).

Menurut Mahkamah, Kivlan tak dapat menjelaskan korelasi antara pasal yang dipersoalkannya dengan kerugian konstitusional yang ia alami sebagai terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal.

Baca juga: Kivlan Zen Gugat UU Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api ke MK

Kivlan hanya menguraikan kasus pidana yang ia alami, seperti pembocoran isi berita acara pemeriksaan (BAP), dugaan pelanggaran hak dirinya dalam melakukan demonstrasi, hingga argumentasi belum disahkannya norma UU 12/drt/1951 oleh DPR.

Mahkamah menilai, Kivlan juga sama sekali tak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara Pasal 1 Ayat (1) UU 12/drt/1951 dengan pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar dalam pengujian.

Oleh karenanya, Mahkamah tak dapat memahami alasan gugatan Kivlan jika dikaitkan dengan permintaan yang ia sampaikan dalam gugatan.

"Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujar Hakim Arief Hidayat.

Baca juga: Kuasa Hukum Kivlan Zen Sebut UU Darurat tentang Senjata Api Multitafsir dan Diskriminatif

Sebelumnya diberitakan, terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kivlan meminta MK mencabut Pasal 1 Ayat (1) UU tersebut karena bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

"Mahkamah dapat menyatakan norma Pasal 1 Ayat (1) UU darurat 12 Tahun 1951 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dibatalkan," kata Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, saat membacakan permohonan dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Mengaku Minta Iwan Beli Senjata Laras Panjang, Kivlan: Untuk Berburu Babi

Adapun Pasal 1 Ayat (1) UU 12 Tahun 1951 berbunyi, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".

Dengan adanya pasal tersebut, Kivlan menilai bahwa dirinya telah didiskriminasi dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api.

"Norma Pasal 1 Ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberi perlindungan kepada pemohon (Kivlan Zen) dari diskriminatif," kata Tonin.

Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen didakwa menguasai empat pucuk senjata api ilegal dan 117 peluru tajam.

Baca juga: Ombudsman Minta Polisi Usut Jaringan Senjata Api Ilegal

Empat pucuk senpi ilegal itu yakni senpi laras pendek jenis revolver merek Taurus kaliber 38 milimeter seharga Rp 50 juta dan senpi laras pendek jenis mayer warna hitam kaliber 22 milimeter seharga Rp 5,5 juta.

Kemudian, senpi laras pendek jenis revolver kaliber 22 milimeter seharga Rp 6 juta dan senpi laras panjang rakitan kaliber 22 milimeter dengan harga Rp 15 juta.

Senpi itu dibeli oleh orang suruhan Kivlan.

"Perbuatan terdakwa bersama saksi-saksi telah menguasai senjata api tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang," ujar jaksa Fahtoni membacakan surat dakwaan.

Kivlan didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan dinilai melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara dakwaan kedua, Kivlan didakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 ayat 1 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nasional
Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Nasional
Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Nasional
Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Nasional
Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Nasional
Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Nasional
Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Nasional
Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Nasional
Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Nasional
Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.