Dokter Paru Sebut Disinformasi soal Covid-19 Seliweran di Medsos, Bahaya bagi Masyarakat

Kompas.com - 22/07/2020, 11:02 WIB
Dokter spesialis paru Erlina Burhan dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (1/4/2020).
DOKUMENTASI BNPBDokter spesialis paru Erlina Burhan dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (1/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter Spesialis Paru Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Erlina Burhan menyayangkan banyak disinformasi yang berseliweran di media sosial (medsos) mengenai penanggulangan penyebaran Covid-19.

Erlina menilai disinformasi tersebut akan semakin berbahaya ketika masyarakat tak memahami pencegahan penyebaran virus corona.

"Ini memang jadi masalah bahwa masyarakat tidak berperan aktif menjadi agen edukasi. Edukasi hanya dilakukan media massa. Yang bahayanya adalah di medsos berseliweran disinformasi," ujar Erlina dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/7/2020).

Erlina menilai, upaya penanggulangan virus corona yang disampaikan media massa kurang efektif apabila tak dibarengi dengan kesadaran masyarakat.

Baca juga: Disinformasi Covid-19: Dari Pengobatan Dukun hingga Merokok

Salah satu kesadaran yang harus diperhatikan masyarakat adalah penyebaran virus corona berpotensi terjadi di tempat keramaian.

Misalnya, di perkantoran, tempat hiburan, hingga transportasi.

"Artinya kalau ada keramaian, di sana kemungkinan terjadi tranmisi (penyebaran Covid-19)," katanya.

Maka dari itu, pihaknya berharap pemerintah supaya terus mendorong masyarakat akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan di tengah penerapan kebiasaan baru.

Baca juga: Disinformasi dan Teori Konspirasi Virus Corona Menelan Korban Jiwa

Dorongan protokol kesehatan yang dimaksud adalah kedisiplinan masyarakat menggunakan masker hingga rajin mencuci tangan.

Namun demikian, dorongan tersebut tak semata-mata hanya memberikan imbauan. Melainkan juga harus dilakukan pemantauan agar berjalan efektif.

"Diawasi secara real time dan on the spot," kata dia.

"Protkol kesehatan itu mutlak, betul-betul dilaksanakan dan pelaksanannya jangan dibiarkan, tapi ada pemantauannya," tegas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X