Etika Politik di Politik Dinasti

KEKUASAAN harus digapai dan dipertahankan, meski harus membuang bab etika ke tong sampah. Demikian filsuf era Renaisans, Nicollo Machiavelli, berujar dalam salah satu adikaryanya, Il Principe (Sang Pangeran).

Politik dinasti menjadi praktik melanggengkan kekuasaan yang paling populer di mata para pemimpin di dunia. Hampir seluruh negara pernah dikuasai dinasti politik.

Walaupun sistem demokrasi telah hadir untuk memilih pemimpin pemerintahan, politik dinasti akan terus ada dan bercokol di negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.

Politik dinasti dan dinasti politik kembali menjadi sorotan menjelang pelaksanaan Pilkada 2020.

Anak presiden hingga anak pejabat

Majunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dalam pemilihan wali kota Solo menjadi tonggak suburnya politik dinasti di Indonesia.

Pertama kali, putra dari presiden yang sedang berkuasa ikut dalam pemilihan kepada daerah. Gibran resmi diusung PDIP sebagai calon wali kota Solo, kursi yang dulu pernah diduduki ayahnya.

Putra sulung Presiden yang menerjuni bisnis kuliner ini menelikung kader senior yang juga wakil wali kota, Poernomo, yang telah direkomendasikan oleh DPC PDIP Solo.

Dukungan kepada Gibran juga mengalir dari partai-partai pemilik kursi di Kota Solo. Bahkan PKS yang oposisi juga melontarkan sinyal akan memberikan dukungan dengan alasan menginginkan pemimpin muda. Gibran diprediksi akan melawan kotak kosong Desember nanti.

Sementara di Tangerang Selatan, Banten, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, maju dalam pemilihan wali kota.

Diusung Partai Demokrat, Azizah akan akan berhadapan dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang diusung Gerindra.

Dengan kehadiran Azizah dan Saraswati, politik dinasti tampaknya belum akan berakhir di Tangerang Selatan. Apalagi, dinasti mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, juga akan meramaikan pilkada Tangsel.

Putra Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (adik Atut), Pilar Saga Ichsan, dikabarkan bakal maju. Begitu pun adik Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diani, Aldrin Ramadian, yang dikabarkan tertarik menggantikan posisi kakaknya.

Kota Tangsel dan Provinsi Banten selama ini dikenal sebagai wilayah dinasti politik Ratu Atut. Airin, yang kini menjabat wali kota untuk periode kedua, merupakan adik ipar Atut.

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo didampingi putrinya Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution menonton Dilan 1990 di bioskop Senayan City, Minggu (25/2/2018).

Ada sekitar sembilan keluarga pejabat yang akan mengikuti pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Selain nama-nama di atas, ada menantu Jokowi, Bobby Nasution (Pilkada Medan); anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono (Pilkada Kediri); istri Bupati Banyuwangi Azwar Annas, Ipuk Fiestiandani (Pilkada Banyuwangi); dan adik Mentan Syahrul Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo (Pilkada Makassar).

Mengancam demokrasi

Pada Pemilu 2019, dinasti politik pun meningkat.

Ini terbukti dari riset Nagara Institute bahwa sedikitnya 99 orang anggota DPR RI 2019-2024 merupakan bagian dari dinasti politik karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik.

Sementara pada Pemilu 2014 terdapat 51 kasus dan Pemilu 2009 ada 27 kasus.

Politik dinasti telah diakui menjadi ancaman bagi demokrasi. Praktik ini membelokkan angan-angan demokrasi: menciptakan oligarki, nepotitisme, menjauhkan meritokrasi, dan rentan melahirkan perkara rasuah.

Meski demikian, praktik ini makin subur di Indonesia. Menurut Nagara Institue, dari 541 wilayah meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar pilkada sepanjang tiga periode terakhir (2015, 2016, 2017), sebanyak 80 wilayah atau 14,78 persen terpapar dinasti politik (kepala daerah terpilih memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik). Banten menempati urutan pertama provinsi yang paling banyak terpapar (55,56 persen).

Politik dinasti selalu berlindung di balik alasan konstitusional hak politik warga negara. Sementara, sistem politik dan kepemiluan yang ada belum mampu menangkalnya.

Mahkamah Konstitusi pada 2015 justru menghapus pasal antipolitik dinasti pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang menerangkan syarat calon kepala daerah tak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana.

Berangkat dari ujaran Machiavelli, yang bisa mencegah seorang pemimpin dari politik dinasti kini hanyalah bab etika.

Lantas, bagaimana menangkal politik dinasti di Indonesia?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (22/7), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.