Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BLT Dana Desa Dinilai Ampuh Menurunkan Angka Kemiskinan

Kompas.com - 21/07/2020, 19:44 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berkontribusi menekan angka kemiskinan.

Menurut Abdul Halim, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari data year on year pada Maret 2019 dan Maret 2020, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 turun 0,03 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69 persen.

"Ini hasil BPS year to year untuk Maret 2019 dan Maret 2020, di desa ternyata kemiskinan mengalami penurunan 0,03 persen. Sedangkan kemiskinan di kota mengalami kenaikan 0,69 persen," kata Abdul Halim dalam konferensi pers terkait penyaluran BLT Dana Desa, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Mendes: Mayoritas Penerima BLT Dana Desa adalah Keluarga yang Tidak Terdata

Abdul Halim mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo untuk percepatan penggunaan dana desa dinilai tepat.

Sebab, menurut dia, dana desa dibutuhkan pada program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"Karena memang betul ketika Padat Karya Tunai Desa ini digenjot, maka daya beli masyarakat akan naik." kata Mendes Abdul Halim.

Mendes menambahkan, Program Padat Karya Tunai Desa tidak mensyaratkan keahlian. Sebab, Program ini memberdayakan kelompok miskin.

Baca juga: 68.103 Desa Sudah Salurkan BLT Dana Desa

"Karena Padat Karya Tunai Desa tidak mensyaratkan keahlian, tapi pekerjanya harus dari kelompok miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan kelompok marjinal lain," ungkap Mendes Abdul Halim.

Oleh karena itu, kebijakan BLT Dana Desa dinilai tepat dan terbukti dari hasil BPS terkait angka kemiskinan di desa yang berhasil ditekan.

"Itu kalau diangkakan cukup besar, di mana pertambahan orang miskin di kota 1,1 juta dan di desa 110 ribu. Meskipun di desa tingkat kemiskinan menurun, tapi kalau dilihat dari jumlah masih ada," ujar Mendes Abdul Halim.

Untuk diketahui, pemerintah menyaluran BLT Dana Desa dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan.

Baca juga: Menteri Desa: 98 Persen Desa Sudah Realisasikan BLT Dana Desa

Gelombang pertama diberikan pada bulan April (Tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap (III). Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000.

Sedangkan, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI). Jumlah bantuan yang diterima KPM lebih rendah yakni Rp 300.000 per bulannya.

Penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp 4,69 Triliun.

Baca juga: Mendes: BLT Dana Desa yang Sudah Tersalur Mencapai Rp 10,83 Triliun

Pada tahap II, sebanyak 64.515 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk 6.757.859 KPM.

Kemudian, pada tahap III, terdapat 35.857 desa dengan rincian 3.453.286 KPM dan dana sebesar Rp2,07 triliun.

Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar.

Jika dijumlahkan, penyaluran BLT Dana Desa telah mencapai Rp 10,83 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com