Kompas.com - 21/07/2020, 19:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berkontribusi menekan angka kemiskinan.

Menurut Abdul Halim, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari data year on year pada Maret 2019 dan Maret 2020, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 turun 0,03 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69 persen.

"Ini hasil BPS year to year untuk Maret 2019 dan Maret 2020, di desa ternyata kemiskinan mengalami penurunan 0,03 persen. Sedangkan kemiskinan di kota mengalami kenaikan 0,69 persen," kata Abdul Halim dalam konferensi pers terkait penyaluran BLT Dana Desa, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Mendes: Mayoritas Penerima BLT Dana Desa adalah Keluarga yang Tidak Terdata

Abdul Halim mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo untuk percepatan penggunaan dana desa dinilai tepat.

Sebab, menurut dia, dana desa dibutuhkan pada program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"Karena memang betul ketika Padat Karya Tunai Desa ini digenjot, maka daya beli masyarakat akan naik." kata Mendes Abdul Halim.

Mendes menambahkan, Program Padat Karya Tunai Desa tidak mensyaratkan keahlian. Sebab, Program ini memberdayakan kelompok miskin.

Baca juga: 68.103 Desa Sudah Salurkan BLT Dana Desa

"Karena Padat Karya Tunai Desa tidak mensyaratkan keahlian, tapi pekerjanya harus dari kelompok miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan kelompok marjinal lain," ungkap Mendes Abdul Halim.

Oleh karena itu, kebijakan BLT Dana Desa dinilai tepat dan terbukti dari hasil BPS terkait angka kemiskinan di desa yang berhasil ditekan.

"Itu kalau diangkakan cukup besar, di mana pertambahan orang miskin di kota 1,1 juta dan di desa 110 ribu. Meskipun di desa tingkat kemiskinan menurun, tapi kalau dilihat dari jumlah masih ada," ujar Mendes Abdul Halim.

Untuk diketahui, pemerintah menyaluran BLT Dana Desa dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan.

Baca juga: Menteri Desa: 98 Persen Desa Sudah Realisasikan BLT Dana Desa

Gelombang pertama diberikan pada bulan April (Tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap (III). Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000.

Sedangkan, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI). Jumlah bantuan yang diterima KPM lebih rendah yakni Rp 300.000 per bulannya.

Penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp 4,69 Triliun.

Baca juga: Mendes: BLT Dana Desa yang Sudah Tersalur Mencapai Rp 10,83 Triliun

Pada tahap II, sebanyak 64.515 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk 6.757.859 KPM.

Kemudian, pada tahap III, terdapat 35.857 desa dengan rincian 3.453.286 KPM dan dana sebesar Rp2,07 triliun.

Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar.

Jika dijumlahkan, penyaluran BLT Dana Desa telah mencapai Rp 10,83 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.