BLT Dana Desa Dinilai Ampuh Menurunkan Angka Kemiskinan

Kompas.com - 21/07/2020, 19:44 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada suatu kesempatan. Dok. Kemendes PDTTMendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada suatu kesempatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa berkontribusi menekan angka kemiskinan.

Menurut Abdul Halim, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari data year on year pada Maret 2019 dan Maret 2020, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 turun 0,03 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69 persen.

"Ini hasil BPS year to year untuk Maret 2019 dan Maret 2020, di desa ternyata kemiskinan mengalami penurunan 0,03 persen. Sedangkan kemiskinan di kota mengalami kenaikan 0,69 persen," kata Abdul Halim dalam konferensi pers terkait penyaluran BLT Dana Desa, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Mendes: Mayoritas Penerima BLT Dana Desa adalah Keluarga yang Tidak Terdata

Abdul Halim mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo untuk percepatan penggunaan dana desa dinilai tepat.

Sebab, menurut dia, dana desa dibutuhkan pada program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"Karena memang betul ketika Padat Karya Tunai Desa ini digenjot, maka daya beli masyarakat akan naik." kata Mendes Abdul Halim.

Mendes menambahkan, Program Padat Karya Tunai Desa tidak mensyaratkan keahlian. Sebab, Program ini memberdayakan kelompok miskin.

Baca juga: 68.103 Desa Sudah Salurkan BLT Dana Desa

"Karena Padat Karya Tunai Desa tidak mensyaratkan keahlian, tapi pekerjanya harus dari kelompok miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan kelompok marjinal lain," ungkap Mendes Abdul Halim.

Oleh karena itu, kebijakan BLT Dana Desa dinilai tepat dan terbukti dari hasil BPS terkait angka kemiskinan di desa yang berhasil ditekan.

"Itu kalau diangkakan cukup besar, di mana pertambahan orang miskin di kota 1,1 juta dan di desa 110 ribu. Meskipun di desa tingkat kemiskinan menurun, tapi kalau dilihat dari jumlah masih ada," ujar Mendes Abdul Halim.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X