Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus PAN Temui Jokowi, Bahas Koalisi?

Kompas.com - 21/07/2020, 18:52 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana, Senin (20/7/2020) kemarin.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyebut, pertemuan ITU membahas upaya menghadapi dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor, khususnya kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Bagi PAN, saatnya kita sebagai bangsa bahu membahu menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak Covid-19," kata Eddy kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Selain Eddy, hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir.

Baca juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Temui Jokowi Bahas Pertumbuhan Ekonomi

Hadir pula Waketum PAN yang juga mantan menteri Presiden Jokowi, Asman Abnur.

Eddy menegaskan, meskipun PAN berada di luar pemerintahan, namun partainya tetap akan mendukung pemerintah dalam situasi sulit seperti ini.

"Kepentingan rakyat yang diutamakan dan perbedaan politik apapun bentuknya sudah harus dikesampingkan," kata Eddy.

Eddy menyebut, dalam pertemuan itu, PAN banyak memberi masukan terkait upaya pemulihan ekonomi yang kini lesu akibat pandemi.

Baca juga: Pemerintah Tunda RUU HIP, PAN: Pembahasan Memang Sudah Tak Bisa Dilanjutkan

Masukan-masukan ini khususnya datang dari Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir.

"Kehadiran keduanya yang juga mantan Ketua Umum PAN, sekaligus pelaku ekonomi, menguatkan komitmen PAN untuk memberikan terobosan-terobosan guna mempercepat pemilihan ekonomi nasional", kata Eddy.

Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan, toleransi dan solidaritas sesama, hususnya di era pandemi Covid 19 yang membawa krisis kesehatan dan perekonomian secara global.

Kendati demikian, Eddy memastikan, tidak ada pembicaraan tentang peluang PAN bergabung ke kabinet dalam pertemuan itu. Ia menegaskan hal itu sepenuhnya merupakan prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

"Kita tidak membahasnya kemarin, karena kita menghormati hak prerogatif Presiden," kata dia.

Diketahui, Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana.

Ancaman tersebut dilontarkan karena Presiden Jokowi merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com