Ke Bareskrim, BP2MI Serahkan Laporan soal Temuan 19 Calon PMI Non-prosedural di Apartemen di Bogor

Kompas.com - 21/07/2020, 14:04 WIB
Kepala BP2MI Benny Ramdhani. KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKepala BP2MI Benny Ramdhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) menyerahkan berkas penanganan dugaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau non-prosedural ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Selasa (21/7/2020).

Berkas penanganan tersebut terkait temuan BP2MI terhadap penampungan 19 calon PMI non-prosedural di Apartemen Bogor Icon, Jawa Barat.

“Kami datang ke Bareskrim Polri sebagai bagian dari kerja sama BP2MI dengan Polri sebagai penegak hukum, dan sekaligus ingin menyampaikan kepada publik bahwa kejahatan pengiriman PMI secara ilegal masih terus terjadi,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

“Padahal, satu, tindak pidana perdagangan orang tentu tidak boleh dilakukan siapapun, baik perseorangan atau berbadan hukum,” sambung dia.

Baca juga: Gerebek Apartemen di Bogor, BP2MI Amankan 19 Calon PMI Non-Prosedural

Dari penggerebekan yang dilakukan BP2MI pada Jumat (17/7/2020) malam, ditemukan 19 calon PMI di apartemen tersebut.

Dari hasil penelusuran, para calon PMI yang terdiri dari 16 laki-laki dan tiga perempuan itu akan diberangkatkan oleh PT Duta Buana Bahari dan pihak agen travel PT Nadies Citra Mandiri.

Benny menuturkan, kedua perusahaan tersebut tidak memiliki izin.

“Ini bukanlah perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya, meski perusahaan memiliki izin, pengiriman PMI tetap ilegal karena adanya keputusan Menteri Ketenagakerjaan perihal penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri selama pandemi Covid-19.

Baca juga: BP2MI Gandeng Polri Usut Penampungan Calon PMI Non-Prosedural di Bogor

Lebih lanjut, Benny menuturkan, para calon PMI diminta membayar Rp 25 juta dan dijanjikan akan bekerja di Thailand.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Nasional
Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Nasional
Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Nasional
KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

Nasional
POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

Nasional
Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marzuki Alie Mau Polisikan AHY, Demokrat: Itu Hak Beliau, Kami Tak Gentar

Marzuki Alie Mau Polisikan AHY, Demokrat: Itu Hak Beliau, Kami Tak Gentar

Nasional
Mbah Rono: Gempa Bumi Tak Membunuh, yang Membunuh Infrastrukturnya

Mbah Rono: Gempa Bumi Tak Membunuh, yang Membunuh Infrastrukturnya

Nasional
Menkes: 45 Juta Penduduk Ditargetkan Divaksin pada 6 Bulan Pertama, 140 Juta 6 Bulan Berikutnya

Menkes: 45 Juta Penduduk Ditargetkan Divaksin pada 6 Bulan Pertama, 140 Juta 6 Bulan Berikutnya

Nasional
Isu KLB di Sumatera Utara, Andi Arief: Polisi Harus Bubarkan Kerumunan Ilegal

Isu KLB di Sumatera Utara, Andi Arief: Polisi Harus Bubarkan Kerumunan Ilegal

Nasional
Golkar Gelar Rapimnas Besok hingga Sabtu, Airlangga Akan Sampaikan Pernyataan Politik

Golkar Gelar Rapimnas Besok hingga Sabtu, Airlangga Akan Sampaikan Pernyataan Politik

Nasional
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY dkk 17 Maret 2021

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY dkk 17 Maret 2021

Nasional
Tekan Penyebaran Covid-19, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Mobilitas Masyarakat

Tekan Penyebaran Covid-19, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Mobilitas Masyarakat

Nasional
Wapres Ingatkan Pandemi Covid-19 Jadi Pelajaran Penting untuk Penataan Birokrasi

Wapres Ingatkan Pandemi Covid-19 Jadi Pelajaran Penting untuk Penataan Birokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X