Badan Pengembangan Dibubarkan, Bagaimana Nasib Proyek Jembatan Selat Sunda?

Kompas.com - 21/07/2020, 14:04 WIB
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja KOMPAS.com / DANI PRABOWOKepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda menjadi salah satu dari 18 lembaga yang dibubarkan Presiden Joko Widodo berdasarkan Perpres 82/2020.

Lembaga yang lahir berdasarkan Perpres Nomor 86/2011 itu dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) sempat menjadi salah satu proyek ambisius yang hendak dikerjakan oleh pemerintah saat itu. Namun, sejak awal 2015, gaung pembahasannya tidak lagi berlanjut.

"Terakhir saya masih ikut pembahasan itu akhir 2014 atau awal 2015, setelah itu sudah tidak lagi," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Menurut dia, salah satu tujuan pemerintah membangun Jembatan Selat Sunda yaitu untuk meningkatkan konektivitas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Ketika pemerintahan berganti, kelanjutan pembahasan proyek JSS meredup.

Baca juga: Menpan-RB Usulkan Pembubaran 18 Lembaga Lagi ke Presiden Jokowi

Sebaliknya, Presiden Joko Widodo justru meneken beleid baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Selain itu, Presiden juga menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang salah satu isinya mencanangkan proyek Tol Trans Jawa sebagai PSN.

"Karena ini Jembatan Selat Sunda kan sudah digantikan fungsinya untuk konektivitas itu dengan Tol Trans Sumatera dan juga modernisasi pelabuhan, pelayanan pelabuhan di Merak dan Bakauheni," ujarnya.

"Jadi saya kira ini memang sudah wajar lah kalau kita ini (dihapuskan). Artinya kalau dihapuskan Presiden itu wajar," imbuh Endra.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X