Pada FGD tersebut, Komisi VIII DPR RI memberi beberapa masukan kepada Pemprov Jatim. Pertama, pentingnya pembaruan data penerima bantuan agar tepat sasaran.
Kedua, pengimbauan disiplin protokol kesehatan yang lebih masif. Sedangkan masukan ketiga, terkait pembelajaran di pondok pesantren (ponpes).
Komisi VIII DPR RI berharap, Pemprov Jatim dapat memberi fasilitas rapid test ke ponpes, untuk mencegah adanya klaster baru penyebaran Covid-19.
Menanggapi masukan-masukan tersebut, Pemprov Jatim memberi update dan kondisi data terbaru bantuan sosial dari pemprov maupun bansos tunai.
Pemprov Jatim menambahkan, agar data dapat terus di-update, pihaknya akan memanfaatkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
Sementara itu terkait pembelajaran di ponpes, Pemprov Jatim telah menyiapkan program Ponpes Tangguh, dan 10.000 paket rapid test, yang saat ini telah disalurkan ke 430 ponpes di Provinsi Jatim.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.