Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Indonesia Bukan Negara Terbaik di ASEAN dalam Produktivitas Tenaga Kerja

Kompas.com - 21/07/2020, 10:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia bukan negara yang terbaik di ASEAN dalam produktivitas tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan saat wisuda Universitas Terbuka tahun akademik 2019-2020 secara daring, Selasa (21/7/2020).

Ia mengatakan, prioritas utama pemerintah saat ini dalam menghadapi tantangan global adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

SDM unggul tersebut merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global.

"Salah satu kriteria SDM unggul adalah tingkat produktivitas. Sayangnya ketika kita berbicara produktivitas, khususnya produktivitas tenaga kerja, kita bukan yang terbaik di ASEAN," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf: Kenapa Kasus Covid-19 Masih Naik? Karena Masyarakat Kurang Disiplin

Ia mengatakan, berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam APO Productivity Data Book 2019, posisi produktivitas per pekerja Indonesia berada pada peringkat 5 dari 10 negara ASEAN.

Produktivitas per pekerja Indonesia berkisar di angka 26.000 USD, yang hanya seperlima dari Singapura.

Singapura sendiri berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar 142.300 USD.

"Kita juga masih terpaut jauh dari Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar 60.000 USD," kata dia.

"Dari data tersebut kita harus mengakui, upaya meningkatkan kapasitas SDM agar dapat berkompetisi global masih harus dipacu," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf: Pendidikan adalah Kunci untuk Memastikan Masa Depan Bangsa

Saat ini, kata dia, jumlah penduduk Indonesia yang berkesempatan melanjutkan pendidikan tinggi masih terbatas.

Dari 126,57 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2019, hanya sekitar 12,27 juta atau 9,7 persen yang dapat menikmati pendidikan tinggi dan merupakan lulusan universitas.

Kondisi tersebut, katanya, menjadi tantangan besar Indonesia dalam meningkatkan kapasitas SDM.

"Pengembangan SDM unggul dimulai dari lingkungan pendidikan termasuk Universitas Terbuka. Dalam mengembangkannya, sebuah lembaga pendidikan tidak cukup mengandalkan pembelajaran teoritis semata, tapi juga harus menangkap berbagai dinamika dan menjadi katalisator peningkatan kapasitas masyarakat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com