MAKI Nilai Djoko Tjandra Hina Persidangan karena Minta Sidang Daring

Kompas.com - 21/07/2020, 08:51 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia ( MAKI) Boyamin Saiman menilai, buron kasus pengalihan utang hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra telah menghina persidangan.

Pasalnya, dalam persidangan ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Djoko Tjandra yang tidak hadir dengan alasan sakit justru meminta majelis hakim menyelenggarakan sidang jarak jauh atau online/daring.

"Sidang daring yang selama ini telah dijalankan pengadilan dalam perkara pidana yang selama telah berlangsung adalah terhadap terdakwa yang berada di Indonesia, baik ditahan atau tidak ditahan serta bukan buron," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Senin (21/7/2020).

"Jadi, permintaan sidang daring oleh Joker (Djoko Tjandra) jelas-jelas bentuk penghinaan terhadap pengadilan sehingga sudah semestinya ditolak oleh hakim," ujar dia.

Baca juga: MAKI Laporkan Azis Syamsuddin ke MKD DPR karena Tak Izinkan Komisi III RDP soal Djoko Tjandra

Ia menambahkan, sikap majelis hakim yang menolak permohonan sidang online Djoko Tjandra sudah tepat.

Menurut dia, sebagai seorang buron, tidak semestinya Djoko Tjandra mendikte pengadilan untuk melaksanakan sidang daring/online seperti permintaannya.

"(Bahkan) semestinya pengadilan tidak meneruskan persidangan karena kenyatannya Djoko Tjandra tidak menghormati proses persidangan," ujarnya.

Sebelumnya, Djoko Tjandra kembali tidak hadir pada persidangan yang diselenggarakan di PN Jakarta Selatan, Senin.

Ia berdalih tidak dapat menghadiri sidang tersebut karena kondisi kesehatannya menurun.

Baca juga: Mahfud Minta Pejabat Polri yang Bantu Djoko Tjandra Dijerat Pidana

Tak hanya itu, ia meminta agar pemeriksaan dilakukan secara daring atau melalui video conference.

"Sebagaimana sidang sebelumnya yang ditunda pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020, saya selaku pemohon meminta maaf kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan atas ketidakhadiran karena kondisi kesehatan yang menurun, sehingga tidak bisa hadir di tengah pandemi Covid-19," kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Andy Putra Kusuma, saat membacakan surat seperti dikutip dari TribunJakarta.com, Senin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Nasional
Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Nasional
Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Nasional
Usulan PKB, Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Januari 2024

Usulan PKB, Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Januari 2024

Nasional
Mahfud Klaim Kebakaran Hutan di Indonesia Tak Lagi Jadi Isu Internasional

Mahfud Klaim Kebakaran Hutan di Indonesia Tak Lagi Jadi Isu Internasional

Nasional
Pemerintah Perluas Penerapan PPKM Skala Mikro di 3 Provinsi Ini

Pemerintah Perluas Penerapan PPKM Skala Mikro di 3 Provinsi Ini

Nasional
ITB dan Osaka University Jajaki Kerja Sama Penelitian Vaksin Covid-19

ITB dan Osaka University Jajaki Kerja Sama Penelitian Vaksin Covid-19

Nasional
Wiku: Jika Mutasi B 1.1.7 Menyebar, Penanganan Covid-19 Lebih Sulit

Wiku: Jika Mutasi B 1.1.7 Menyebar, Penanganan Covid-19 Lebih Sulit

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Eks Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Polri Tak Keluarkan Izin KLB Mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumut

Polri Tak Keluarkan Izin KLB Mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X