Kompas.com - 20/07/2020, 17:20 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna,  di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bersyukur makin banyak lembaga negara yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Kinerja ASN Buruk, Bupati Alor Tuntut BPK Berikan Disclaimer, Tak Butuh WTP

"Alhamdulillah selama empat tahun berturut turut sejak 2016 sampai 2019  pemerintah pusat dapat mempertahankan opini wtp atau wajar tanpa pengecualian dari BPK. Jumlah entitas yang mendapatkan predikat WTP juga meningkat," kata Jokowi.

Pada laporan 2018 lalu, ada 82 lembaga yang mendapat predikat WTP. Jumlahnya naik menjadi 85 lembaga pada 2019.

Hanya dua lembaga mendapat predikat WDP yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara satu lembaga menyandang status disclaimer yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi meminta hasil audit BPK tersebut dapat dijadikan sebagai parameter tiap lembaga dalam kerja ke depan.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, parameter reform dan sebagai parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Wacanakan Pembubaran 18 Lembaga, Komnas Perempuan Berharap Tak Kena

Jokowi menekankan agar reformasi dalam penggunaan anggaran dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga, termasuk bagi kementerian dan lembaga yang telah mendapat predikat WTP.

Khusus bagi lembaga yang mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan disclaimer, Jokowi minta ada percepatan dalam perbaikannya.

"Saya akan ikuti terus, saya akan monitor terus dari waktu ke waktu," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.