Jokowi Bersyukur Makin Banyak Lembaga Negara Dapat WTP dari BPK

Kompas.com - 20/07/2020, 17:20 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna,  di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bersyukur makin banyak lembaga negara yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK).

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Kinerja ASN Buruk, Bupati Alor Tuntut BPK Berikan Disclaimer, Tak Butuh WTP

"Alhamdulillah selama empat tahun berturut turut sejak 2016 sampai 2019  pemerintah pusat dapat mempertahankan opini wtp atau wajar tanpa pengecualian dari BPK. Jumlah entitas yang mendapatkan predikat WTP juga meningkat," kata Jokowi.

Pada laporan 2018 lalu, ada 82 lembaga yang mendapat predikat WTP. Jumlahnya naik menjadi 85 lembaga pada 2019.

Hanya dua lembaga mendapat predikat WDP yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara satu lembaga menyandang status disclaimer yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Jokowi meminta hasil audit BPK tersebut dapat dijadikan sebagai parameter tiap lembaga dalam kerja ke depan.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, parameter reform dan sebagai parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Wacanakan Pembubaran 18 Lembaga, Komnas Perempuan Berharap Tak Kena

Jokowi menekankan agar reformasi dalam penggunaan anggaran dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga, termasuk bagi kementerian dan lembaga yang telah mendapat predikat WTP.

Khusus bagi lembaga yang mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan disclaimer, Jokowi minta ada percepatan dalam perbaikannya.

"Saya akan ikuti terus, saya akan monitor terus dari waktu ke waktu," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X