Kompas.com - 20/07/2020, 16:59 WIB
Bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020).  Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHABakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, telah mendapatkan karpet merah dari PDI Perjuangan untuk maju pada Pilkada Solo 2020.

Pencalonan Gibran secara resmi diumumkan PDI Perjuangan pada Jumat (17/7/2020).

Dalam kontestasi tersebut, Gibran dipasangkan dengan Teguh Prakosa, yang tak lain adalah Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Surakarta.

Pencalonan Gibran di kontestasi kepala daerah yang turut mengantarkan ayahnya di kursi orang nomor satu di negeri ini cukup menarik perhatian.

Pasalnya, sebelum DPP PDI Perjuangan mengumumkan rekomendasi pasangan calon yang akan diusung, DPC PDI Perjuangan Solo telah mengajukan nama Achmad Purnomo sebagai calon wali kota jauh-jauh hari.

Baca juga: Bahas Pencalonan Gibran di Istana, Jokowi Dinilai Salah Gunakan Fasilitas Negara

Selain itu, dalam setiap kesempatan, Gibran selalu menyatakan keenganannya untuk ikut dalam sebuah kontestasi politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, sikap politik Gibran pun berubah. Ia mendadak ingin maju sebagai kandidat orang nomor satu di Solo lewat PDI Perjuangan.

Meski saat itu, DPC PDI Perjuangan telah menyatakan kemungkinan Gibran untuk diusung partai berlambang banteng di Pilwakot Solo kecil, suami dari Selvi Ananda itu tidak habis akal.

Manuver politik singkat Gibran dengan menemui sejumlah elite partai itu di tingkat nasional, rupanya mampu membuat internal partai tersebut berpikir ulang untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan sikap DPC PDI Perjuangan Solo.

Baca juga: Tepis Isu Dinasti Politik, PDI-P: Gibran Berkompetisi di Internal Partai

Berikut perubahan pandangan politik Gibran dari waktu ke waktu yang berhasil dirangkum Kompas.com:

Pilih bisnis ketimbang politik

Dalam sejumlah kesempatan, Gibran kerap menyatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk mengembangkan bisnisnya dibandingkan terjun ke dunia politik.

"Enggak sih. Saat ini enggak, lah. Saya begini sajalah, jualan martabak," kata Gibran kepada Kompas.com, 27 Agustus 2017.

Memang, selama ini Gibran dikenal sebagai seorang pengusaha. Salah satu usahanya yang cukup terkenal yaitu Chili Pari.

Bisnis katering yang berbasis di Solo itu telah ia dirikan sejak 2010 silam. Itu berarti, sudah 10 tahun paling tidak Chili Pari berdiri.

Selain katering, Gibran juga memiliki delapan lini bisnis yang bergerak di sektor makanan dan minuman, antara lain, Markobar, Pasta Buntel, Goola, Mangkok Ku, Kemripik, Ngedrink, dan Madhang Indonesia.

Baca juga: Gibran Harus Bisa Membuktikan, Tidak Ada KKN dan Politik Dinasti

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Nasional
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.