Pemerintah Didesak Transparan soal Penanganan Dampak Covid-19

Kompas.com - 20/07/2020, 16:30 WIB
Anggota Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Anggota Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Senin (26/11/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Dampak Covid-19 mendesak Pemerintah untuk transparan dalam hal penanganan pandemi Covid-19.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam koalisi tersebut, Wana Alamsyah, mengatakan, pihaknya kesulitan mengakses sejumlah informasi untuk menjalankan fungsi penawasan sosial.

"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia agar memberikan perintah dan arahan kepada jajaran aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk menyediakan secara serta-merta berbagai jenis informasi tersebut tanpa harus diminta secara khusus oleh masyarakat dan kalangan pers," kata Wana, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Penanganan Covid-19 di Yogyakarta Dipuji Jokowi, Ini Tanggapan Sri Sultan HB X

Informasi-informasi yang dimaksud Wana antara lain terkait besaran alokasi anggaran yang diterima institusi pemerintah, nilai dan jenis-jenis belanja yang sudah dikeluarkan, serta nilai anggaran untuk masing-masing belanja.

Kemudian, jumlah dan lokasi pendistribusian barang, serta informasi rinici soal penerima manfaat program baik di sektor sosial, kesehatan, dan pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Koalisi, Pemerintah seharusnya tidak terus-menerus menggunakan alasan krisis dan kedaruratan untuk menutup diri.

Wana mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan secara tertutup dapat membuka peluang bagi terjadinya praktik korupsi.

"Pengawasan masyarakat menjadi sangat penting mengingat situasi kedaruratan, krisis, dan kebutuhan untuk merespon dengan cepat berbagai masalah yang timbul karena pandemi Covid-19 sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi," kata Wana.

"Pengawasan masyarakat bisa berjalan dengan efektif apabila hak atas informasi publik dijamin oleh Pemerintah," kata Wana menambahkan.

Baca juga: Airlangga Pimpin Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19, Ini Tugasnya

Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi tersebut adalah Indonesia Corruption Watch, Transparansi Internasional Indonesia, Seknas FITRA, dan Indonesia Budget Center.

Desakan tersebut disampaikan dalam surat yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo dan ditembuskan pada Kantor Staf Presiden, Komisi Informasi Pusat, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Kantor Sekretariat Oper Government Initiative.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X