Kompas.com - 20/07/2020, 14:06 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, membantah adanya upaya membangun dinasti politik dengan memberikan rekomendasi bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilkada Solo 2020.

Basarah menyatakan, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengikuti proses seleksi internal partai sebelum mendapatkan rekomendasi maju sebagai calon wali kota.

"Gibran ikut kontestasi Pilkada Solo harus berkompetisi di dalam internal PDI-P untuk kemudian mendapat tiket Pilkada Solo untuk berkontestasi dan menarik simpati serta pilihan politik warga Solo untuk dipilih menjadi Wali Kota Solo," kata Basarah saat dihubungi, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Pengamat: Bisa Dikatakan, Jokowi Sedang Bangun Dinasti Politik...

Basarah menegaskan, rekomendasi untuk Gibran tidak diberikan begitu saja. Setelah mendapatkan rekomendasi pun, Gibran harus bekerja demi mendapatkan suara warga Solo.

Ia mengatakan, rakyat yang akan menjadi penentu apakah Gibran akan duduk di kursi wali kota atau tidak.

"Dia (Gibran) harus mengikuti proses politik elektoral sejak di internal PDI-P serta masih harus melalui tahapan pemilihan oleh rakyat pada pencoblosan pilkada bulan Desember yang akan datang," ujar Basarah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Gibran Harus Bisa Membuktikan, Tidak Ada KKN dan Politik Dinasti

Menurut Basarah, Gibran memiliki hak politik yang sama seperti warga negara lainnya, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.

Ia menuturkan, majunya Gibran sebagai calon Wali Kota Solo berlandaskan pada hak tersebut.

"Jangan sampai karena Gibran anak seorang presiden, lalu hak-hak politiknya dicabut. Padahal tidak seorang pun di dunia ini yang boleh memilih harus menjadi anaknya siapa," tuturnya.

Sebelumnya, PDI-P memberikan rekomendasi untuk Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai paslon pada Pilkada Solo 2020.

Baca juga: PDI-P Resmi Usung Gibran-Teguh Prakosa pada Pilkada Solo

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik.

"Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).

Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan 2020.

Baca juga: PDI-P Usung Putra Jokowi di Pilkada Solo, Pengamat: Rawan Konflik Kepentingan

Ujang menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Sebab, presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan Gibran mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial, dan lain-lain.

"Kemungkinan itu (penyalahgunaan wewenang) bisa terjadi. Penyalahgunaan wewenang itu akan ada. Cuma memang biasanya, akan disiasati," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Nasional
Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Nasional
Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Nasional
Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Nasional
Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Nasional
Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Nasional
Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Nasional
Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.