Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekan Kemiskinan dan Pengangguran, Mensos Diharapkan Buat Terobosan Program Padat Karya

Kompas.com - 20/07/2020, 12:33 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meyakini Menteri Sosial Sosial Juliari Batubara mampu membuat terobosan dalam menjalankan program Jaring Pengaman Sosial selama pandemi Covid-19.

Hasto berharap, Juliari menjalin kerja sama antara kementerian untuk menanggulangi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran melalui program padat karya.

Baca juga: Mensos Ajukan Anggaran 2021 Rp 91,9 Triliun, Fokus untuk Program Perlindungan Sosial

"Kami percaya Pak Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial mampu membuat langkah terobosan yang mewujudkan kehadiran negara di tengah pandemi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2020).

"Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, kami percaya Pak Ari akan mendorong kerja sama dengan para menteri lainnya agar tercipta program padat karya, sehingga rakyat mendapatkan kesempatan kerja," sambungnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar anggaran negara tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial (bansos), tetapi juga program padat karya.

Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan di tengah pandemi.

"Anggaran negara difokuskan bukan hanya untuk bansos, namun juga program padat karya demi membangun spirit rakyat di tengah pandemi ini," ujar Hasto.

Baca juga: Komisi V DPR Minta 3 Kementerian Ini Realokasi Anggaran untuk Program Padat Karya dan Bansos

Selain itu, Hasto mengingatkan soal peran kepala daerah terkait penanganan dampak pandemi. Ia mencontohkan upaya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menunjukkan bagaimana pemerintah daerah berpihak dan bekerja untuk rakyat.

"Juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang jadi model bagaimana pendataan rakyat diintegrasikan dengan baik sehingga jadi model dan membantu Kementerian Sosial," ujar Hasto.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan akan terjadi pertumbuhan tingkat kemiskinan menjadi 10,63 persen akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Baca juga: Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Setidaknya bakal ada penambahan jumlah penduduk miskin hingga 4 juta orang jika pemerintah tidak melakukan intervensi melalui program perlindungan sosial.

Dengan demikian, total penduduk miskin diproyeksi bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang.

Sementara, tingkat pengangguran terbuka diproyeksi akan meningkat 4 juta hingga 5,5 juta di tahun 2020.

Sektor yang paling banyak kehilangan pekerja adalah sektor perdagangan, industri manufaktur, konstruksi, jasa perusahaan, dan akomodasi serta makanan dan minuman.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com