Kompas.com - 20/07/2020, 12:22 WIB
Ilustrasi virus corona di Indonesia ShutterstockIlustrasi virus corona di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penanganan Covid-19.

Hal ini menyusul terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Hingga Minggu (19/7/2020), Indonesia mencatat 86.521 kasus Covid-19.

"Pemerintah sudah sepatutnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang telah diambil. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas seluruh institusi negara dalam penanganan Covid-19. Kasus positif yang semakin meningkat tidak bisa dibiarkan terus bertambah," kata Saleh saat dihubungi, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Epidemiolog Nilai Warga Jakarta Belum Siap New Normal, PSBB Harus Dilanjutkan

Ia menilai, kebijakan new normal atau kenormalan baru yang disusun pemerintah tidak efektif.

Menurut dia, kenormalan baru malah membuat masyarakat lengah dengan virus corona dan mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Jujur saja, program new normal atau adaptasi dengan kebiasaan baru yang diterapkan pemerintah tidak efektif. Malah, saya menilai orang-orang makin merasa aman dengan situasi yang ada," ujar Saleh.

"Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Bahkan, banyak juga yang sudah kembali menjalani hari-harinya sebagaimana sebelum Covid-19 ada di Indonesia," kata dia. 

Politikus PAN itu mendesak pemerintah segera mengambil langkah progresif dalam penanganan Covid-19.

Saleh pun meminta agar pemerintah melibatkan seluruh pihak yang berkompeten, seperti pakar dan lembaga riset.

"Selain para dokter dan tenaga kesehatan, pemerintah harus memberdayakan para ahli virus baik dari perguruan tinggi maupun dari berbagai lembaga riset dan penelitian yang ada. Semua pendapat dan masukan harus didengar. Selanjutnya, masukan itu diramu sedemikian rupa untuk merumuskan langkah dan strategi baru dalam melawan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil, Ganti New Normal dengan AKB karena Dinilai Elitis, Sampai Ditelepon Jokowi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua

Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Nasional
Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk bagi Penanganan Pandemi

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk bagi Penanganan Pandemi

Nasional
Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala Jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala Jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X