Sekjen PDI-P: Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Harus Pro Rakyat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan pemerintah dalam program Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya mengatasi pandemi Covid-19 harus berbasis ideologi dengan semangat pembebasan dan pro wong cilik.

Menurut Hasto, semangat pembebasan dan keberpihakan kepada rakyat kecil sejalan dengan kemerdekaan Indonesia ke-75 yang akan segera dirayakan.

Hal ini disampaikan Hasto dalam diskusi Taruna Merah Putih (TMP) yang digelar secara virtual di Jakarta, Minggu (19/7/2020) malam.

"Bicara Jaring Pengaman Sosial merupakan soal praktik pembumian ideologi Pancasila. Maka ideologi sebagai jiwa harus menggerakkan kita," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2020).

"Situasi sulit hanya bisa diatasi melalui gotong royong dengan sesama anak bangsa kita," kata Hasto.

Baca juga: Jika Tanpa Pengawasan Ketat, Politisi PDI-P Anggap Perpanjangan PSBB Tak Ada Gunanya

Hasto mengatakan, PDI-P juga melaksanakan prinsip tersebut. Seluruh kader harus selalu menggelorakan semangat pembebasan sebagai jalan ideologi yang selalu berpihak pada rakyat kecil.

Hasto mengingatkan, keberpihakan kepada rakyat kecil itu merupakan perintah Pancasila dan UUD 1945.

"UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus dijiwai oleh sila-sila lainnya," ujarnya.

Adapun terkait program jaring pengaman sosial, Hasto meyakini, kabinet Indonesia Maju seperti Kementerian Sosial hingga Kementerian Kesehatan hadir di tengah masyarakat.

Hasto mengatakan, Menteri Sosial Juliari Batubara mampu membuat terobosan selama wabah Covid-19 baik melalui bantuan sosial dan kebijakan.