Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Covid-19, Wapres Sebut Rp 2,7 Triliun Dialokasikan untuk 21.000 Pesantren

Kompas.com - 20/07/2020, 09:10 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk 21.000 pesantren.

Pengalokasian dana tersebut dilakukan dalam rangka antisipasi Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.

"Pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran untuk 21.000 pesantren sebesar Rp 2,7 trilun untuk itu (antisipasi Covid-19 di pesantren)," ujar Ma'ruf Amin, dikutip dari video akun YouTube Wakil Presiden RI, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Pesantren Bisa Jadi Klaster Baru Covid-19 jika Tak Dipersiapkan dengan Baik

Pernyataan disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam pada Jumat lalu.

Ma'ruf mengatakan, dana tersebut saat ini sudah dikantongi oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Ia meminta agar alokasi dana tersebut bisa segera dilaksanakan dalam satu-dua bulan ini.

Dari jumlah tersebut, pengalokasiannya pun beragam. Antara lain, Rp 2,38 triliun untuk bantuan operasional pesantren dan Rp 317 miliar untuk internet.

"Ada yang Rp 50 juta untuk masker, untuk ini itu ada yang Rp 40 juta, ada yang Rp 25 juta. Cukup ya semua untuk 21.000 menurut hitungan Pak Menteri Agama," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Selain itu, kata dia, pemerintah juga menganggarkan untuk penanganan kesehatan di madrasah diniyah, lembaga pendidikan Al-Quran, dan untuk pelajaran secara daring.

Ini termasuk insentif untuk para ustaz yang dilakukan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa di luar dari anggaran Rp 2,7 triliun tersebut.

"Ada juga dukungan pemeriksaan kesehatan, sarana kesehatan untuk memenuhi syarat kesehatan diganti oleh Gugus Tugas, BNPB dan BPBD dan Dinas Kesehatan di daerah," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memberikan bantuan berupa perbaikan sarana dan prasarana pesantren.

Baca juga: Wapres Maruf: Kenapa Kasus Covid-19 Masih Naik? Karena Masyarakat Kurang Disiplin

Misalnya, untuk perbaikan tempat wudhu, fasilitas mandi cuci kakus (MCK), tempat cuci tangan, serta beberapa fasilitas lainnya.

"Kementerian PUPR tahun 2020 hanya (membantu) 10 provinsi yang punya jumlah pesantren terbesar. Jadi disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber dayanya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com