Anggarannya Besar, Pemerintah Seharusnya Mampu Tekan Laju Covid-19

Kompas.com - 20/07/2020, 05:50 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIWakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarif Hasan menilai, pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19.

Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola oleh pemerintah," ujar Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (19/7/2020). 

Menurut Syarif, pemerintah seharusnya bisa lebih optimal dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terlebih, DPR telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan APBN-P 2020 yang di dalamnya memuat perubahan anggaran yang sangat besar untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Namun, pada kenyataannya, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, pada Sabtu (18/7/2020), Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia melampaui China.

Baca juga: [UPDATE] Grafik Covid-19 19 Juli: 21 Kasus Baru di Depok, 10 di Antaranya dari Jakarta

Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di China, pada Sabtu (18/7/2020), sebanyak 83.644 kasus, sedangkan di Indonesia jumlahnya mencapai 84.882 kasus.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong pemerintah agar lebih fokus dalam upaya menghambat laju penyebaran Covid-19, salah satunya dengan bekerja lebih keras dalam menyalurkan anggaran penanganan Covid-19 secara maksimal dan terarah.

“Lebih baik lebih fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Fakta kini Covid-19 semakin tinggi memecahkan rekor tertinggi sementara ekonomi juga terpuruk," ujar Syarif.

Dia juga menekankan agar pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan.

Baca juga: Angka Kasus Covid-19 Sudah di Atas China, Apa Catatan untuk Indonesia?

Menurut dia, banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Hal ini tentu penyebabnya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan tegas dalam implementasi normal baru”, kata dia.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Nasional
BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

Nasional
UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Nasional
DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

Nasional
Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Nasional
BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

Nasional
Jokowi Teken Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X