Gugus Tugas: Rapid Test Masih Diperlukan untuk Deteksi Pasien Covid-19

Kompas.com - 18/07/2020, 17:06 WIB
Tim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro saat konferensi pers terkait Covid-19 Dokumentasi BNPBTim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro saat konferensi pers terkait Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, metode pemeriksaan rapid test untuk mendeteksi Covid-19, masih diperlukan.

Menurut Reisa, metode tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan tahapan skrining awal deteksi pasien Covid-19.

"Kami menyimpulkan bahwa rapid test masih diperlukan. Sebagai salah satu upaya yang bisa mengetahui apakah seseorang terinfeksi Covid-19 atau tidak," kata Reisa dalam konferensi persnya di Graha, BNPB, Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Reisa mengatakan, menjaga diri tetap sehat adalah tanggung jawab moral bagi masyarakat agar tidak saling menularkan virus.

Baca juga: Hasil Rapid Test Arema FC, Gelombang Pertama 44 Orang Non-reaktif

Oleh karena itu, ia menyarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin deteksi Covid-19 melalui rapid test.

"Bisa dengan melakukan rapid test dan kemudian dilanjutkan dengan swab test apabila diperlukan atau dianjurkan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya," ujar dia.

Reisa juga menambahkan saat ini Indonesia sudah mulai memproduksi alat rapid test sendiri dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Kendati demikian, Resia menegaskan, berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 revisi ke lima dari Kementerian Kesehatan, penggunaan rapid test tidak digunakan untuk kepentingan diagnostik.

Baca juga: Soal Surat Bebas Covid-19, Polri Sebut Bukan Djoko Tjandra yang Ikut Rapid Test

"Pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR atau tes dengan sampel swab, rapid test dapat digunakan untuk penapisan atau screening pada populasi tertentu, yang dianggap berisiko tinggi," ungkap dia.

"Dan pada situasi khusus seperti pada pelaku perjalanan serta untuk menguatkan pelacakan kontak erat dan pada kelompok kelompok rentan risiko," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, pelaksanaan rapid test atau tes cepat Covid-19 sebaiknya dihentikan.

Menurut Pandu, saat ini yang harus diperbanyak justru pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Rapid Test Non-reaktif, Fullback Arema FC Sempat Waswas Menunggu Hasil

"Sebaiknya rapid test-rapid test ini distop. Tingkatkan saja PCR," ujar Pandu kepada Kompas.com, Kamis (2/7/2020)

Pandu menyebutkan, rapid test tidak masuk dalam sistem pendataan kasus Covid-19 oleh pemerintah.

Dia juga menilai rapid test mengganggu fokus pemerintah dalam memperbanyak tes PCR.

"Jadi sekarang fokus saja ke PCR yang juga merupakan bagian dari contact tracing yang masif," ujar Pandu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X