Jimly Asshiddiqie: BPIP Tak Perlu Diatur UU

Kompas.com - 18/07/2020, 11:54 WIB
Mantan Hakim Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMantan Hakim Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) tak perlu diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini disampaikan Jimly menanggapi langkah pemerintah yang mengajukan RUU BPIP ke DPR RI pada Kamis (16/7/2020). RUU ini bertujuan untuk mengatur tugas, fungsi dan kewenangan BPIP.

"Kalau BPIP mengenai badan, itu LPMK di luar kementrian, itu cukup dengan Perpres," kata Jimly dalam diskusi bertajuk 'Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP?' secara virtual, Sabtu (18/7/2020).

Baca juga: Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

Jimly mengatakan, ia pernah mengusulkan BPIP diganti dengan Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, agar lembaga itu menjadi lebih kuat.

"Dulu saya usulkan namanya itu dewan bukan badan lagi, sehingga dia lebih kuat dan dia melibatkan semua institusi tetapi terkoordinasi, tapi bukan jadi judul (RUU)," ujar dia.

Lebih lanjut, Jimly mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari prolegnas prioritas tahun 2020.

Kemudian, RUU tersebut diperbaiki dan kembali dimasukan dalam prolegnas prioritas tahun 2021.

Baca juga: Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

"Coret dulu dari prolegnas prioritas 2020, lalu sampai begitu diperbaiki, kemudian dimuat lagi di prolegnas prioritas 2021 dengan judul baru," lanjut dia.

Diberitakan, Ketua DPR Puan Maharani menerima usul konsep RUU BPIP dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD.

Konsep RUU BPIP yang diserahkan pemerintah itu sebagai tindak lanjut atas permintaan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan usul DPR.

Baca juga: Beda RUU BPIP dan RUU HIP, Jumlah Pasal hingga Definisi Pancasila

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X