Soal Kasus Novel Baswedan, Polri: Kalau Sudah Vonis, Berarti Selesai

Kompas.com - 17/07/2020, 17:21 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat menggelar aksi di DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (30/6/2020). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut keadilan untuk kasus Novel Baswedan serta menyuarakan besarnya biaya pendidikan yang dinilai semakin memberatkan pelajar dan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc. ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANGSejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat menggelar aksi di DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (30/6/2020). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut keadilan untuk kasus Novel Baswedan serta menyuarakan besarnya biaya pendidikan yang dinilai semakin memberatkan pelajar dan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengatakan bahwa perkara penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah selesai karena vonis telah dijatuhkan majelis hakim kepada dua terdakwa.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan oknum lain dalam kasus Novel.

“Berarti kan kalau sudah vonis kan inkrah, berarti sudah selesai,” kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: KPK Sebut Vonis terhadap Penyerang Novel Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum

Sebelumnya, dua terdakwa penyerang Novel, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis masing-masing divonis 2 tahun penjara dan 1 tahun 6 bulan penjara. Keduanya masih berstatus anggota kepolisian.

Terkait vonis yang telah dijatuhkan tersebut, Polri mengaku menghormati keputusan majelis hakim.

“Tentunya apapun keputusan dari pengadilan kita sangat menghormati,” ucapnya.

Vonis yang dijatuhkan majelis halim lebih tinggi dari tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut satu tahun penjara.

Baca juga: Vonis bagi Penyerang Novel, Amnesty: Seperti Sandiwara dengan Mutu yang Rendah

Dalam tanggapannya, salah satu JPU mengaku masih pikir-pikir atau belum menerima vonis yang diputuskan Hakim Ketua Djuyamto.

Majelis hakim lalu memberikan waktu selama satu minggu kepada JPU untuk berpikir.

Sementara itu, dua terdakwa menerima vonis hakim.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Nasional
Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Nasional
KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Nasional
Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Nasional
Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Nasional
Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Nasional
Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X