Politisi PDI-P Sebut Pemerintah Setuju RUU HIP untuk Perkuat BPIP

Kompas.com - 17/07/2020, 16:15 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menerima usul konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (16/7/2020). Dok. DPRKetua DPR Puan Maharani menerima usul konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (16/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI-P, Zuhairi Misrawi mengatakan, surat presiden (surpres) yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada Kamis (16/7/2020), berisi beberapa poin terkait Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP).

Salah satunya, kata dia, pemerintah menyetujui salah satu isi RUU HIP yang terkait memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP).

"Surat yang disampaikan pemerintah itu isinya kira-kira bahwa pemerintah setuju dengan substansi RUU HIP dalam konteks kelembagaan BPIP, karena salah satu isi RUU HIP itu adalah memperkuat kelembagaan BPIP," kata Zuhairi dalam diskusi bertajuk 'Ending RUU HIP' secara virtual, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Mahfud MD: Usul RUU BPIP Demi Merespons Perkembangan RUU HIP

Zuhairi juga mengatakan, dalam surpres itu, pemerintah meminta TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme dimasukkan dalam konsideran RUU HIP.

"Kemudian tentang narasi Pancasila sebagai trisila dan ekasila hendaknya tidak menjadi materi maupun muatan RUU," ujarnya.

Dalam bagian akhir Surpres tersebut, lanjut Zuhairi, pemerintah melampirkan konsep RUU tentang BPIP.

Oleh karenanya, ia berpandangan, RUU HIP sudah menjadi pandangan lama yang akan digantikan oleh RUU BPIP sebagai pandangan baru.

"Jadi dari surpres ini, yang disampaikan kepada DPR RI kemarin, bahwa RUU HIP secara material itu sudah menjadi qaul qadim, yaitu suatu pandangan yang sudah berlalu. Dan sekarang telah lahir qaul jadid pandangan baru, yang disepakati pemerintah dengan DPR RI yaitu tentang RUU BPIP," ucapnya.

Lebih lanjut, Zuhairi mengatakan, substansi RUU BPIP berbeda dari RUU HIP.

Baca juga: Terima Draf RUU BPIP, Puan Minta Pertentangan RUU HIP Diakhiri

RUU BPIP ini, kata dia, terdiri dari 7 bab dan 17 pasal dalam rangka memperkuat fungsi, tugas, dan kewenangan BPIP.

"Saya kebetulan juga memegang RUU BPIP, memang berubah total, karena itu cuma dalam RUU BPIP dalam rangka memperkuat fungsi tugas kewenangan dan struktural BPIP," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Puan Maharani menerima usul konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD.

Konsep RUU BPIP yang diserahkan pemerintah itu sebagai tindak lanjut atas permintaan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan usul DPR.

"Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), yaitu substansi yang telah ada dalam peraturan presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," kata Puan saat konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan menjelaskan, konsep RUU BPIP itu mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Ia mengatakan, muatan tentang penafsiran Pancasila atau sejarah Pancasila dihapus.

Baca juga: Terima Usul RUU BPIP dari Pemerintah, Ketua DPR Pastikan Tak Segera Dibahas

Selain itu, ia menyebut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Komunisme/Marxisme-Leninisme dicantumkan dalam konsiderans RUU BPIP.

"Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," ucapnya.

Kendati demikian, Puan menegaskan konsep tentang RUU BPIP dari pemerintah tidak serta merta akan dibahas.

Ia menyatakan, DPR akan menampung saran dan kritik dari berbagai elemen masyarakat terhadap konsep RUU BPIP.

"DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa Konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU tersebut," ujar Puan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Nasional
Saat Mobil Jokowi dan Rombongan Terjang Banjir di Kalimantan Selatan

Saat Mobil Jokowi dan Rombongan Terjang Banjir di Kalimantan Selatan

Nasional
HUT PDI-P ke-48 Raih 3 Rekor Muri, Megawati: Saya Bangga Sekali

HUT PDI-P ke-48 Raih 3 Rekor Muri, Megawati: Saya Bangga Sekali

Nasional
Kabar Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Usai Divaksin, Ini Penjelasan Kapendam Brawijaya

Kabar Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Usai Divaksin, Ini Penjelasan Kapendam Brawijaya

Nasional
31 Unit Donor Darah PMI MIliki Peralatan Pengelolaan Plasma Konvalesen

31 Unit Donor Darah PMI MIliki Peralatan Pengelolaan Plasma Konvalesen

Nasional
Menag Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah

Menag Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah

Nasional
Kasus Asabri, Kejagung Periksa 4 Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa 4 Saksi

Nasional
Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Nasional
Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X