Jenderal Polisi, Surat "Sakti" Polri, dan Djoko Tjandra yang Tak Tersentuh...

Kompas.com - 17/07/2020, 09:49 WIB
Djoko Tjandra (Djoko Soegiarto Tjandra-Tjan Kok Hui) pemilik Hotel Mulia, Jl Asia Afrika-Senayan, Jakarta Pusat. KOMPAS/Ign HaryantoDjoko Tjandra (Djoko Soegiarto Tjandra-Tjan Kok Hui) pemilik Hotel Mulia, Jl Asia Afrika-Senayan, Jakarta Pusat.

Selain surat jalan, Prasetijo juga disebut terlibat dalam pembuatan surat kesehatan untuk Djoko Tjandra.

Keberadaan surat tersebut terungkap dalam utas (thread) di Twitter baru-baru ini soal pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.

Pada surat keterangan pemeriksaan Covid-19 yang diunggah pemilik akun, hasil rapid test untuk laki-laki bernama Joko Soegiarto adalah non-reaktif.

Baca juga: Fakta soal Djoko Tjandra, Buron sejak 2009 hingga Memakai Surat Jalan Khusus

Pekerjaan Joko Soegiarto disebutkan sebagai konsultan Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Kemudian, pada surat rekomendasi kesehatan, kondisi kesehatan Joko Soegiarto dinyatakan dalam keadaan baik untuk perjalanan dinas serta hasil rapid test Covid-19 adalah negatif.

Dari hasil pemeriksaan oleh Propam Polri, dokter yang menerbitkan surat menghadap Prasetijo karena dipanggil untuk melakukan rapid test Covid-19.

“Jadi dokter tadi dipanggil oleh BJP (Brigjen Pol) PU, kemudian di ruangannya sudah ada dua orang yang tidak dikenal sama dokter ini dan kemudian melaksanakan rapid,” ucap Argo.

Dokter kemudian mengaku diminta membuat surat tersebut.

Karena dokter tidak mengenal, Argo belum dapat mengonfirmasi identitas dua orang yang berada di ruangan tempat dilaksanakan rapid test.

Baca juga: Polri: Brigjen Prasetijo Panggil Dokter untuk Rapid Test Djoko Tjandra

Prasetijo juga belum dapat dimintai keterangan karena mengalami tekanan darah tinggi dan sedang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Red Notice

Selain surat-surat tersebut, terhapusnya red notice untuk Djoko Tjandra dari basis data Interpol sejak tahun 2014 juga menjadi polemik.

Dengan begitu, Djoko Tjandra bisa saja masuk ke Indonesia tanpa halangan karena tak berstatus buronan Interpol.

Terhapusnya red notice untuk Djoko Tjandra diketahui dengan adanya surat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho S Wibowo kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Menurut penelusuran Indonesia Police Watch (IPW), Nugroho menerbitkan surat nomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020.

Melalui surat tersebut, Nugroho menyampaikan red notice untuk Djoko Tjandra terhapus sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan Agung.

Baca juga: Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X