Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menilai, pemerintah belum maksimal melakukan evaluasi terhadap industri dan konsesi yang berada di lahan gambut.

Hal itu dikatakan Nur terkait Presiden Joko Widodo yang mewacanakan untuk membubarkan Badan Restorasi Gambut (BRG).

"Pemulihan ekosistem gambut tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya tanpa dilakukan evaluasi menyeluruh atas industri," kata Nur pada Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

"Dan konsesi yang beroperasi di lahan gambut, yang menjadi sumber kebakaran dominan pada tahun 2015 yang telah merusak 2,6 juta hektar lahan gambut," lanjut Nur.

Baca juga: Penghematan Jadi Alasan Presiden Bubarkan Lembaga, Berapa Serapan Anggaran BRG?

Nur melihat, pemerintah belum menangani kasus tersebut dengan serius. Bukan saja BRG, tetapi juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun kementerian terkait lainnya.

"Ini yang belum sepenuhnya kami lihat dilaksanakan dengan cukup serius oleh pemerintah," ujarnya.

"Baik KLHK, BRG, maupun Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR yang bertanggung jawab atas perkebunan sawit, termasuk yang berada di lahan gambut," ucap dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo berencana membubarkan 18 lembaga pemerintahan. Pembubaran itu dalam rangka efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19. 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pihaknya masih menelaah mana saja lembaga yang akan dibubarkan.

Baca juga: Soal Pembubaran BRG, Nazir Foead: Kami Percaya Presiden Akan Ambil Keputusan Terbaik

Ia pun hanya bisa mengungkap tiga lembaga yang kemungkinan akan dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

BRG menjadi salah satu dari lembaga yang bakal dibubarkan. Selain BRG ada Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia).

"Komisi Usia Lanjut, ini enggak pernah kedengaran kan? Apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA?" kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa, (14/7/2020). 

Komnas Usia Lanjut diketahui dibentuk melalui Keppres Nomor 54 Tahun 2004.

Selain itu, ada juga Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).

Badan yang memiliki wewenang untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan tersebut berdiri berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2014.

BRG dibentuk pada era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Badan ini berdiri berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 2016.

Baca juga: Jokowi Wacanakan Pembubaran BRG, Ini Pesan Walhi...

Menurut Moeldoko, meskipun pada praktiknya BRG cukup baik dalam merestorasi gambut, tetapi ada beberapa fungsi yang bertabrakan dengan lembaga lain.

"Tapi, nanti juga akan dilihat. BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementan, itu kira-kira yang sedang dikaji Kemenpan-RB," kata dia