Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Kompas.com - 16/07/2020, 17:33 WIB
Ilustrasi: Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung,  di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAIlustrasi: Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR mengesahkan perubahan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 menjadi 37 RUU. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

"Kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang, apakah laporan Badan Legislasi atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2020 dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna.

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.

Baca juga: DPR Sahkan Evaluasi Prolegnas Prioritas 2020, Ini Daftarnya

Awalnya, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan hasil evaluasi prolegnas prioritas tahun 2020 bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI.

Dalam rapat tersebut, disepakati pengurangan 16 RUU dalam prolegnas prioritas, sehingga total RUU prioritas menjadi 37 RUU.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Supratman juga mengatakan, tak menutup kemungkinan daftar prolegnas prioritas kembali dievaluasi.

Pasalnya, waktu penyusunan RUU diberikan sebanyak dua kali masa sidang dan bila tak terpenuhi maka akan dikeluarkan dari prolegnas prioritas.

"Terkait pelaksanaan prolegnas kami usulkan kepada pimpinan DPR sama-sama dengan pemerintah untuk bisa melakukan rapat konsultasi antara pemerintah dengan pimpinan DPR, sehingga ada kesepahaman dalam rangka pencapaian target legislasi," kata Supratman.

Baca juga: Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Salah satu rancangan legislasi dalam daftar Prolegnas Prioritas yakni RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

RUU tersebut mendapat penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri.

Pembahasan RUU HIP ini belum dilakukan DPR karena masih menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Sedangkan, pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU yang diinisiasi oleh DPR tersebut.

Baca juga: DPR Janji Hentikan Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Berikut ini daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentan Pemilihan Umum

2. RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

4. RUU tentang Jabatan Hakim

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Nasional
PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Nasional
ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Nasional
Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Nasional
Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Nasional
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Nasional
Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Nasional
Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X