Kompas.com - 16/07/2020, 16:56 WIB
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril. KOMPAS.com/ AHMAD WINARNOKetua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril mengkritisi rencana pemerintah yang ingin membentuk Tim Pemburu Koruptor.

Menurut Oce, pemerintah sebaiknya menerbitkan instruksi presiden (inpres) untuk mempercepat pemburuan buronan bukan untuk membentukan tim.

"Setuju ada Inpres, tapi percepatan upaya perburuan koruptor, bukan untuk pembentukan tim," kata Oce Madril dalam diskusi virtual, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Beda dengan Wakil Ketua KPK, Firli Bahuri Dukung Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor

Sebab, kata dia, lembaga-lembaganya penegak hukumnya sudah ada dan secara teknis dinilai mampu bekerja dengan baik.

Oleh karena itu, lanjut dia, lebih baik memaksimalkan lembaga yang sudah ada. Kemudian, inpres bisa dimanfaatkan untuk mempercepat penangkapan koruptor yang buron.

"Jadi maksimalkan saja lembaga-lembaga yang sudah, ada kepolisian, kejaksaan toh ada banyak contoh di mana ternyata mereka mampu melakukannya," kata Oce Madril.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya yakin secara teknis penegak hukum kita mampu melakukan itu, punya skill yang luar biasa Untuk melakukan itu," ujar dia.

Kemudian, Oce mengusulkan sejumlah ide dan gagasan yang bisa dicantumkan dalam inpres.

Baca juga: Soal Tim Pemburu Koruptor, Mahfud Klaim Dapat Dukungan Ketua KPK

Pertama, menurut dia, dalam inpres perlu diberi batas waktu penangkapan buron seperti enam atau sembilan bulan.

"Penangkapan itu tentu saja harus konkret dan menggunakan langkah terukur yang logis," ucap Oce.

Kedua, kata dia, inpres dapat memerintahkan kementerian dan lembaga melahirkan kebijakan pendukung. Contoh kongkret seperti Undang-Undang Perampasan Aset.

"Mendorong hadirnya kebijakan yang mendukung misalnya Undang-Undang Perampasan Aset," kata Oce.

Ketiga, lanjut dia, yang terpenting adalah evaluasi untuk menilai lembaga penegak hukum mana yang serius menangkap buronan. Pihak yang dianggap kurang maksimal bisa dievaluasi lebih lanjut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Nasional
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Nasional
Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Nasional
Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Nasional
Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

UPDATE 27 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Nasional
Cuti Bersama Natal 2021 pada 24 Desember Ditiadakan

Cuti Bersama Natal 2021 pada 24 Desember Ditiadakan

Nasional
Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Nasional
Beda Pendapat, Tiga Hakim MK Sebut Pembentukan UU Minerba Cacat Formil

Beda Pendapat, Tiga Hakim MK Sebut Pembentukan UU Minerba Cacat Formil

Nasional
Relawan Yakin 99 Persen Pendukung Jokowi Juga Pendukung Ganjar Pranowo

Relawan Yakin 99 Persen Pendukung Jokowi Juga Pendukung Ganjar Pranowo

Nasional
Meski Kasus Covid-19 Menurun, Satgas Minta Masyarakat Tidak Lengah dan Abai Prokes

Meski Kasus Covid-19 Menurun, Satgas Minta Masyarakat Tidak Lengah dan Abai Prokes

Nasional
Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan 'Panggung' Baru

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan "Panggung" Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.