Personel Pusdokkes Polri Diperiksa Terkait Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri turut menelusuri kebenaran surat keterangan pemeriksaan Covid-19 dan surat rekomendasi kesehatan yang diduga diterbitkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri untuk buron Djoko Tjandra.

Selain itu, personel Pusdokkes Polri juga dimintai keterangan oleh Divisi Propam Polri terkait surat tersebut.

“Iya (surat dan personel Pusdokkes Polri turut diperiksa Propam),” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Anita Kolopaking Akan Lapor Polisi soal Utas Siapa Bantu Djoko Tjandra

Argo belum memberi keterangan lebih lanjut perihal pemeriksaan tersebut.

Kedua surat tersebut diunggah dalam utas (thread) di Twitter mengenai pihak-pihak yang diduga membantu dalam pelarian Djoko Tjandra.

Disebutkan bahwa seorang kuasa hukum Djoko Tjandra berkomunikasi dengan Brigjen (Pol) Prasetijo (sebelumnya ditulis Prasetyo) Utomo mengenai surat jalan untuk Djoko Tjandra.

Prasetijo membuat surat tersebut ketika menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Pada surat keterangan pemeriksaan Covid-19 yang diunggah, hasil rapid test untuk laki-laki bernama Joko Soegiarto adalah non-reaktif.

Pekerjaan Joko Soegiarto disebutkan sebagai konsultan Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Pada surat rekomendasi kesehatan, kondisi kesehatan Joko Soegiarto dinyatakan dalam keadaan baik untuk perjalanan dinas serta hasil rapid test Covid-19 adalah negatif.

Dari surat yang diunggah pemilik akun, diketahui kedua surat dikeluarkan pada 19 Juni 2020.

Kini, Prasetijo telah dicopot dari jabatannya dan ditahan di ruangan khusus oleh Divisi Propam Polri selama 14 hari untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: Kajari Jaksel Diduga Bantu Djoko Tjandra, Jaksa Agung: Info Sekecil Apa Pun Diklarifikasi

Diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masih buron dan diduga melakukan perekaman dan mendapatkan e-KTP pada 8 Juni 2020.

Pada tanggal yang sama, Djoko mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PN Jakarta Selatan telah dua kali menjadwalkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Djoko. Namun, Djoko tak pernah datang memenuhi panggilan sidang.