Pandemi Covid-19 Bentuk Pola Kerja Baru ASN, LAN Lakukan Sejumlah Adaptasi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemberlakuan work from home (WFH) sejak Covid-19 melanda, menciptakan tren normal baru bagi pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut meliputi peningkatan volume dan konektivitas data kerja, serta peningkatan tuntutan analisis, pengolahan big data, serta transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital.

“Tren normal baru juga berlaku pada kebutuhan pelayanan masyarakat. Selama 3 bulan ini, masyarakat mendapat pelayanan digital dan enggan kembali pada pelayanan manual," kata Bima, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah dituntut menemukan terobosan dan inovasi baru.

Hal tersebut dikatakan Bima, pada Webinar Kemitraan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Tanoto Foundation Seri II, bertajuk Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, melalui Zoom dan Youtube LAN RI, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Bekerja dari Rumah, Kepala LAN Sapa Pegawai Lewat Video Conference

Senada dengan Bima, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pola kerja baru jabatan struktural dan fungsional serta pemanfaatan teknologi, menjadi aspek utama dalam transformasi manajemen ASN.

“Kemenkominfo selaku regulator dalam penerapan Indonesia Digital Nation, tengah menyiapkan infrastruktur yang memadai, serta mengawasi aplikasi-aplikasi pemerintah dan aktivitas digital masyarakat,” kata Semuel.

Mendukung hal tersebut, Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, saat ini dunia dihadapkan dengan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA), yang menyebabkan segala sesuatu harus bergerak cepat merespons perubahan, termasuk sektor publik.

Menurut Adi, sektor publik tidak boleh kaku dan berjalan laksana mesin. Meski tekanan yang dihadapi organisasi sektor publik tidak sekuat pada sektor swasta, persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing sangatlah ketat.

Maka dari itu, organisasi pemerintah yang lambat merespons sesuatu, tentu tidak menarik bagi para investor.

Baca juga: Memasuki “New Normal”, LAN Terus Berupaya Tingkatkan Kompetensi ASN

“BKN mencatat, saat ini 38 persen dari 4,2 juta ASN mengisi bagian administrasi umum, yang tidak memiliki kompetensi spesifik dalam roda birokrasi,. Hal ini menjadi beban bagi anggaran negara dan memperlambat jalannya layanan publik (dead-weight),” kata Adi.

Oleh karena itu, Lanjut Adi, dibutuhkan reformasi birokrasi aparatur negara dalam struktur substansi pembangunan nasional. Dan saat ini merupakan momentum emas untuk melakukannya.

Pasalnya, pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin memang memfokuskan diri pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Adi menambahkan, dalam 5 tahun ke depan, idealnya tata birokrasi Indonesia dilaksanakan berdasarkan telaah teoritis dan diskursus yang mengarah pada 2 konsep besar, yaitu model ideal governance yang mencakup dynamic governance dan diversity governance.

Baca juga: Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Adapun pilar-pilar strategisnya meliputi manajemen ASN, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, akuntabilitas kinerja dan pengawasan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).