KILAS

Pandemi Covid-19 Bentuk Pola Kerja Baru ASN, LAN Lakukan Sejumlah Adaptasi

Kompas.com - 16/07/2020, 15:39 WIB
Webinar Kemitraan LAN dan Tanoto Foundation Seri II, bertajuk Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, melalui Zoom dan Youtube LAN RI, Kamis (16/7/2020). DOK. Humas Lembaga Administrasi NegaraWebinar Kemitraan LAN dan Tanoto Foundation Seri II, bertajuk Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, melalui Zoom dan Youtube LAN RI, Kamis (16/7/2020).

KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemberlakuan work from home (WFH) sejak Covid-19 melanda, menciptakan tren normal baru bagi pekerjaan Aparatur Sipil Negara ( ASN).

Hal tersebut meliputi peningkatan volume dan konektivitas data kerja, serta peningkatan tuntutan analisis, pengolahan big data, serta transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital.

“Tren normal baru juga berlaku pada kebutuhan pelayanan masyarakat. Selama 3 bulan ini, masyarakat mendapat pelayanan digital dan enggan kembali pada pelayanan manual," kata Bima, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah dituntut menemukan terobosan dan inovasi baru.

Hal tersebut dikatakan Bima, pada Webinar Kemitraan Lembaga Administrasi Negara ( LAN) dan Tanoto Foundation Seri II, bertajuk Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, melalui Zoom dan Youtube LAN RI, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Bekerja dari Rumah, Kepala LAN Sapa Pegawai Lewat Video Conference

Senada dengan Bima, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pola kerja baru jabatan struktural dan fungsional serta pemanfaatan teknologi, menjadi aspek utama dalam transformasi manajemen ASN.

“Kemenkominfo selaku regulator dalam penerapan Indonesia Digital Nation, tengah menyiapkan infrastruktur yang memadai, serta mengawasi aplikasi-aplikasi pemerintah dan aktivitas digital masyarakat,” kata Semuel.

Mendukung hal tersebut, Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, saat ini dunia dihadapkan dengan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA), yang menyebabkan segala sesuatu harus bergerak cepat merespons perubahan, termasuk sektor publik.

Menurut Adi, sektor publik tidak boleh kaku dan berjalan laksana mesin. Meski tekanan yang dihadapi organisasi sektor publik tidak sekuat pada sektor swasta, persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing sangatlah ketat.

Maka dari itu, organisasi pemerintah yang lambat merespons sesuatu, tentu tidak menarik bagi para investor.

Baca juga: Memasuki “New Normal”, LAN Terus Berupaya Tingkatkan Kompetensi ASN

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X