Kompas.com - 16/07/2020, 15:39 WIB
Webinar Kemitraan LAN dan Tanoto Foundation Seri II, bertajuk Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, melalui Zoom dan Youtube LAN RI, Kamis (16/7/2020). DOK. Humas Lembaga Administrasi NegaraWebinar Kemitraan LAN dan Tanoto Foundation Seri II, bertajuk Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, melalui Zoom dan Youtube LAN RI, Kamis (16/7/2020).

KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemberlakuan work from home (WFH) sejak Covid-19 melanda, menciptakan tren normal baru bagi pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut meliputi peningkatan volume dan konektivitas data kerja, serta peningkatan tuntutan analisis, pengolahan big data, serta transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital.

“Tren normal baru juga berlaku pada kebutuhan pelayanan masyarakat. Selama 3 bulan ini, masyarakat mendapat pelayanan digital dan enggan kembali pada pelayanan manual," kata Bima, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah dituntut menemukan terobosan dan inovasi baru.

Hal tersebut dikatakan Bima, pada Webinar Kemitraan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Tanoto Foundation Seri II, bertajuk Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, melalui Zoom dan Youtube LAN RI, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Bekerja dari Rumah, Kepala LAN Sapa Pegawai Lewat Video Conference

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada dengan Bima, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pola kerja baru jabatan struktural dan fungsional serta pemanfaatan teknologi, menjadi aspek utama dalam transformasi manajemen ASN.

“Kemenkominfo selaku regulator dalam penerapan Indonesia Digital Nation, tengah menyiapkan infrastruktur yang memadai, serta mengawasi aplikasi-aplikasi pemerintah dan aktivitas digital masyarakat,” kata Semuel.

Mendukung hal tersebut, Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, saat ini dunia dihadapkan dengan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA), yang menyebabkan segala sesuatu harus bergerak cepat merespons perubahan, termasuk sektor publik.

Menurut Adi, sektor publik tidak boleh kaku dan berjalan laksana mesin. Meski tekanan yang dihadapi organisasi sektor publik tidak sekuat pada sektor swasta, persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing sangatlah ketat.

Maka dari itu, organisasi pemerintah yang lambat merespons sesuatu, tentu tidak menarik bagi para investor.

Baca juga: Memasuki “New Normal”, LAN Terus Berupaya Tingkatkan Kompetensi ASN

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Nasional
Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Nasional
Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Nasional
Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X