Wakil Ketua KPK Sebut Praktik Korupsi Dapat Dilihat dari Gaya Hidup

Kompas.com - 16/07/2020, 14:29 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkapkan, gaya hidup seorang dapat menjadi indikator untuk mengetahui pejabat itu melakukan korupsi atau tidak.

Alex mengatakan, bila aset-aset yang dimiliki seorang pejabat melebihi penghasilannya, maka pejabat itu dapat dicurigai telah melakukan korupsi.

"Paling gampang untuk mencurigai atau istilah dalam investigasi itu refleks seseorang itu melakukan korupsi atau penyimpangan itu dari mana, dari lifestyle-nya, mobilnya apa, rumahnya di mana, bandingkan dengan penghasilan yang bersangkutan," kata Alex, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Oleh karena itu, menurut Alex, seorang atasan semestinya dapat mendeteksi apabila anak buahnya melakukan praktik korupsi atau tidak bila melihat harta yang dimiliki anak buah dibanding penghasilannya.

Namun, kata Alex, hal tersebut jarang dilakukan. Ia mencontohkan kasus korupsi pegawai pajak Gayus Tambunan yang ternyata memiliki kekayaan miliaran rupiah.

"Seringkali hal itu tidak kita lakukan dan tahu-tahu sudah terlambat. Seperti kasus Gayus itu sudah terlambat, dia sudah terlanjur menumpuk harta kekayaan kalau dirupiahkan itu seratus miliar, golongan pegawai III B," kata Alex.

Contoh lainnya adalah mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang diketahui mempunyai harta mencapai Rp 500 miliar dalam bentuk tanah dan bangunan.

Alex menambahkan, tanah dan bangunan memang aset favorit para pejabat untuk menumpuk kekayaannya.

"Banyak pejabat kita itu menumpuk kekayaannya dengan cara membeli tanah bangunan, itu menunjukkan simbol prestise," kata Alex.

Baca juga: Mahfud: Korupsi Tidak Bisa Disebut Budaya, tetapi Kejahatan

Alex pun mengaku heran saat membaca laporan kekayaan pejabat yang jumlah rumahnya mencapai sepuluh rumah.

"Saya kadang-kadang geleng kepala, tidak cukup 1-2 tanah bangunan yang dimiliki, kadang-kadang sampai puluhan bidang tanah dia miliki. Saya kadang berpikir, untuk apa orang memiliki rumah sampai sepuluh, toh yang ditinggali cuma satu rumah," ujar Alex.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Nasional
Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Nasional
Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Nasional
4.071 Kasus Baru Covid-19 Tersebar 32 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

4.071 Kasus Baru Covid-19 Tersebar 32 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Bawaslu: Penetapan Calon dan Pengambilan Nomor Urut Pilkada Rawan Kerumunan

Bawaslu: Penetapan Calon dan Pengambilan Nomor Urut Pilkada Rawan Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X