Kompas.com - 16/07/2020, 13:52 WIB
Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead BRGKepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead angkat suara terkait wacana pembubaran lembaga yang telah ia pimpin sejak 2016 lalu.

BRG sebelumnya disebut oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sebagai satu dari 18 lembaga yang mungkin akan dihapus Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

"Kami percaya Presiden akan mengambil keputusan yang terbaik, dan sementara ini kita diperintahkan terus bekerja," kata Nazir menjawab pertanyaan Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

Ia menambahkan, saat ini yang tengah menjadi fokus pekerjaan BRG sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yaitu melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi kegiatan restorasi ekosistem gambut Indonesia yang rusak.

Sejak tahun 2016-2020, total kegiatan restorasi gambut yang telah dilaksanakan BRG di luar area konsesi telah mencapai 778.181 hektare. Pencapaian itu setara dengan 89 persen dari total target restorasi seluas 892.241 hektare.

Baca juga: Bisa Edukasi Masyarakat Tak Bakar Lahan Gambut, BRG Dinilai Tetap Dibutuhkan

"Di area konsesi, perkebunan dan kehutanan, BRG melakukan mendukung Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Kementerian Pertanian dalam supervisi/bimbingan teknis dimana pelaksana upaya restorasi merupakan tanggung jawab pemegang konsesi," ujarnya.

Adapun dukungan BRG di wilayah konsesi dalam rangka pelaksanaan supervisi mencapai 442.656 hektare atau 79.66 persen dari target 555.659 hektare.

Nazir mengaku, hingga kini dirinya belum mengetahui bagaimana nantinya kelangsungan program restorasi gambut akan dilaksanakan, bila wacana pembubaran BRG direalisasikan.

Termasuk, bagaimana nasib para karyawan yang kini turut mendukung kegiatan operasional BRG.

"Kami belum menerima informasi secara langsung tentang pembubaran BRG dari Presiden. Arahan Presiden kepada BRG hingga hari ini terus bekerja, konsisten memantau dan menjaga kebasahan gambut, serta mendorong perbaikan tata kelola ekosistem gambut," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X