Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beberkan Serapan Anggaran Tiap Daerah, DKI Jakarta Tertinggi

Kompas.com - 16/07/2020, 11:42 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membeberkan serapan anggaran tiap daerah saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020) kemarin.

Jokowi menyebut, saat ini ia memantau serapan anggaran di setiap kementerian dan daerah secara harian.

Sebab, Jokowi menegaskan, belanja anggaran ini sangat penting guna menggerakkan perekonomian di tengah krisis akibat pandemi virus corona Covid-19.

"Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada ngerem," kata Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Setkab.go.id.

Baca juga: Arahan Jokowi ke Gubernur: Belanjakan Anggaran dan Terbitkan Sanksi bagi Pelanggar Protokol

Kepala Negara mengatakan, dalam situasi normal, pemerintah daerah memang bisa mengharapkan investasi swasta untuk menggenjot perekonomian.

Namun,Jokowi menilai cara tersebut tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi upnormal seperti sekarang.

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," sambungnya.

Di hadapan para gubernur yang hadir, Jokowi lantas membeberkan angka penyerapan anggaran setiap provinsi.

DKI menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran tertinggi, sementara Sumatera Selatan menjadi yang terendah.

Baca juga: Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Berikut daftarnya:

  1. DKI Jakarta, 45 persen;
  2. Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
  3. Sumatra Barat, 44 persen;
  4. Gorontalo, 43 persen;
  5. Kalimantan Selatan, 43 persen;
  6. Provinsi Bali, 39 persen;
  7. Kalimantan Tengah, 38 persen;
  8. Provinsi Banten, 37 persen;
  9. Kepulauan Riau, 35 persen;
  10. Sulawesi Selatan, 34 persen;
  11. Lampung, 32 persen;
  12. Papua Barat, 32 persen;
  13. Kalimantan Utara, 31 persen;
  14. Bangka Belitung, 31 persen;
  15. Kalimantan Timur, 31 persen;
  16. Jawa Timur, 30 persen;
  17. Sulawesi Utara, 29 persen;
  18. Jambi, 28 persen;
  19. Bengkulu, 27 persen;
  20. Sulawesi Tengah, 27 persen;
  21. DI. Yogyakarta, 27 persen;
  22. Jawa Tengah, 27 persen;
  23. Riau, 27 persen;
  24. Sumatra Utara, 25 persen;
  25. Jawa Barat, 24 persen;
  26. Sulawesi Barat, 24 persen;
  27. Aceh, 23 persen;
  28. Kalimantan Barat, 22 persen;
  29. Maluku, 21 persen;
  30. Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
  31. Maluku Utara, 17 persen;
  32. Papua, 17 persen;
  33. Sulawesi Tenggara, 16 persen;
  34. Provinsi Sumatra Selatan, 16 persen.

"Ini (serapan anggaran) secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal," kata Jokowi usai membacakan daftar serapan anggaran itu.

Baca juga: Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Namun, Jokowi menegaskan belanja anggaran yang paling bisa menggerakkan perekonomian saat ini adalah belanja modal.

Kepala Negara lalu kembali memberkan daftar sejumlah provinsi dengan belanja modal terendah.

Daftarnya yakni; Sumatra Selatan 1,4 persen Sulawesi Tenggara 5,6 persen, Papua, 4,8 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, Aceh, 8,9 persen, Maluku Utara, 10,3 persen dan NTT 19,6 persen.

"Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com